Peringkat ke-2 Terbaik se-Sumsel

MONEV : Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Kabupaten Empat Lawang, Selasa (1/10/2019). Foto : Istimewa.

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, mendapat peringkat dua terbaik dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Sumsel) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. 

Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad mengatakan, berdasarkan penilaian KPK hanya dua semester, Kabupaten Empat Lawang meraih skor dengan poin 50 selisi 4 angka dari Muba yang mencapai angka 54. Diharapkan dalan satu semester tersisa, kabupaten ini dapat menambah poin. 

Muat Lebih

Menurut bupati, jika disandingkan dengan capaian skor tahun sebelumnya, Kabupaten Empat Lawang berada di posisi ke-14 dengan periolehan poin 47 selama satu tahun.

“Ada delapan poin yang dinilai dalam Monev KPK tadi yakni, menghilangkan cela-cela terjadinya korupsi, Alhamdulillah Empat Lawang mendapat skor yang bagus dan peringkat dua se-Sumsel,” kata Joncik, Selasa (1/10).

Selanjutnya Jooncik mengaku, pihaknya tidak puas di sini saja, pihaknya masih mengakui banyak kelemahan. Misalnya sisi pengadaan barang dan jasa nilainya hanya 17 dan ini merupakan nilai terendah dari penilaian yang lain. “Kemudian BP2RD meskipun nilai 50 namun masih butuh peningkatan. Kelemahan ini tak terlepas dari kurangnya SDM di Kabupaten Empat Lawang,” akunya.

Karenanya, kedepan Pemkab Empat Lawang harus meningkatkan SDM-bya dan memaksimalkan SDM yang ada, dengan menambah jumlah pegawai melalui proses penerimaan pegawai tahun ini serta proses mutasi pejabat yang diharapkan pejabat yang ada bisa meningkatkan kinerja dengan menempatkan pejabat di posisi yang tepat.

“Yang pasti di rotasi nanti kita akan menempatkan orang yang tepat dan tempat yang juga tepat,” ujarnya.

Sementara itu, perwaklan KPK-RI, Aida mengatakan, untuk unit layanan pengadaan, pihaknya hanya meminta independen, meskipun dibawah bagian umum ataupun penguasa, kata dia ULP bisa jalankan tugas sesuai aturan dan tidak memihak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengadaa barang dan jasa. Apalagi jika jabatannyapun fungsional bisa mandiri, paslanya pengadaan barang dan jasa itu dapurnya Pemda. 

“ULP mengelolah anggaran jadi harus bersih. Sekali lagi jangan ada pejabat dan legislatif yang interpensi,” tegasnya.

Begitu juga dengan BKPSDM, evaluasi jabatan, penilaian kinerja, implementasi TPP sangat tergantung kekuatan APBD dan pendapatan daerah itu sendiri. Jangan dipaksakan jika kekuatan 60 persen dulu yang lain tahun depannya. “Tapi, harus ada upaya peningkatan PAD,” ujarnya. 

lebih jauh dia menyampaikan, BP2RD harus memiliki apkikasi namun harus ada tim internal Pemda sendiri sehingga bisa menguasai sistemnya dan yang terpenting, ada inovasi aplikasi aselerasi penerimaan daerah,  boleh inovasi terus menggali informasi lain terbaru dan baik, mislanya apkikasi BPHTB sinkron ke instansi lain. 

“Harus diperhatikan lagi, ada edaran Kemendagri diperhatikan. KPK inginya memperkuat APIP. Dana desa juga, kalau ada aplikasi, jika ada peelanggaran bisa langsung koordinasi kejaksaan dan kepolisian;” tukasnya. (HS-05)

Penulis : Fahrurozi
Editor : …
Sumber : Harian Silampari