oleh

Pilkades Kebur Jaya Harus Berjalan Sesuai Aturan Berlaku

-Musi Rawas-327 Dibaca

Silampari Online,

MUSI RAWAS- Suhardi yang merupakan Calon Kepala Desa (Kades) Kebur Jaya, Kecamatan TPK, Kabupaten Musi Rawas (Mura) berharap tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku baik dari panitia pemilihan kades maupun sesuai dengan surat Perintah Bupati (Perbup) Kabupaten Mura .

Suhardi yang didampingi Kuasa hukumnya Hasran Akwa, Dedi Irawan dan Andriansyah dalam press relis Rabu (7/4) mengatakan setelah diamati dan dicermati dengan beberapa berkas dari klien kami, baik dari panitia desa, bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses pemilihan kades Kebur Semuanya sudah memenuhi persyaratan,

“Ada salah satu upaya calon kandidat yang pada saat itu dinyatakan baik dari panitia maupun Pemerintah Daerah ini pejabat pemerintah daerah pada 2/3 menyatakan bahwa yang bersangkutan atas nama Calon Kades inisial Amran tidak memenuhi syarat dalam calon Kades Kebur, sehingga pihak Amran keberatan sehingga difasilitasi melalui rapat di DPRD Kabupten Mura oleh komisi satu,” jelasnya.

Ada keputusan hasil rapat salah satunya bahwa yang bersangkutan dari tes narkoba yang dilakukan BNN Kabupaten Mura, bahwa beliau dinyatakan positif, kemudian ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pihak Amran tapi diluar tahapan pilkades, dari berita acara dan Perbup yang menyatakan tes hasil dari narkoba wajibkan di BNN Kabupaten Mura.

Akhirnya dilakukan rapat kembali dengan adanya keputusan meminta untuk panitia desa melalui BPMPD untuk si Amran lakukan tes ulang narkoba, dengan surat tersebut bahwa ditunjuk untuk berkomunikasikan kembali kepada BNN Mura, tidak ada disuruhkan ditempat lain hanya di BNN Mura untuk lakukan kembali tes narkoba,

Setelah panitia menyampaikan kepada yang bersangkutan, namun yang bersangkutan lakukan uji tes rambut melalui laboratoriuam Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Artinya tidak adanya sinkronisasi dari berita hasil rapat dengan hasil uji yang dilakukan oleh pihak Amran melalui kuasa hukumnya Abdul Aziz .

Jadi apa yang dilakukan pada saat tahapan yang dilakukan panitia desa itu tidak ada penyalahgunaan wewenang dan beberapa proses tahapan sudah berjalan namun Amran sudah beberapa tidak mengikuti beberapa tahapan, yakni tahapan bakal calon menjadi calon jadi di Amran tidak mengikuti karena tidak memenuhi syarat, deklarasi damai yang dilaksanakan aparat hukum dan Amran tidak mengikutinya, dan dalam pencabutan nomor urut Amran juga tidak juga mengikuti. Dengan secara otomotis Amran sudah dinyatakan gugur dalam tahapan.

“Kami berharap semoga tahapan ini berjalan dengan aturan sebenarnya, dan saat ini pihak kami belum menerima surat pembatalan dari pihak Pemerintah daerah Kabupaten Mura,” harapnya.

Apabila surat itu tidak di keluarkan oleh pihak Pemda Mura berarti ada penyalahgunaan wewenang dari Pemda Kabupaten Mura, maupun panitia apabila wewenang ini tidak berjalan dengan sebenarnya.

Karena dari proses yang dilakukan tes narkoba yang dilakukan oleh pihak Amran, tidak sesuai dengan keputusan rapat Di DPRD sebelumnya menghimbau supaya Pemerintah Kabupaten Mura ini, bisa sesuai dengan apa yang diputuskan oleh mereka apa yang sudah ditetapkan.

“Jangan apa yang diputuskan pemerintah tidak memiliki wibawa atas putusan apabila tidak dijalankan dengan sebenarnya,” tegasnya.

Jadi apabila tetap dilakukan maka kami akan lakukan proses hukum berikutnya tentang UU administrasi pemerintahan apabila tetap dipaksakan dengan memasukan nama dari Amran dalam pencalonan kades Kebur pada pemilihan nanti.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Kecamatan TPK Romi Jaya mengatakan memintah supaya Pemerintah Kabupaten Mura selalu objektif dalam pelaksanaan pilkades ini, dikarenakan pilkades ini beda dengan Pileg dan pilkada, karena pilkades ini erat dengan hubungan emosional yang hanya masyarakat dalam satu komunitas jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan karena profesional tidak objektif dari Pemerintah yang menolong kandidat yang tidak memenuhi syarat dalam pencalonan kades,

“Kami berharap juga jadi pemerintah terus menjaga wibawahnya dalam melakukan tahapan-tahapan dan mengedepankan objektivitas yang sesuai dengan peraturan-peraturan dari Pemerintah maupun Perbup yang dikeluarkan oleh Pemkap Mura,” harapnya.(headlinesriwijaya.com)