oleh

Polres Pastikan Tindak Tegas Pelaku Judi Pilkada

-Tak Berkategori-311 Dibaca

Silaampari Online,

EMPAT LAWANG – Masyarakat di Kabupaten Empat Lawang, diminta tidak menjadikan ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten ini, sebagai ajang taruhan atau judi. Jika itu tetap dilakukan, kepolisian memastikan akan menindak oknum masyarakat pelaku judi tersebut dengan tegas, tanpa pandang bulu.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Empat Lawang, AKBP Agus Setyawan saat dibincangi Harian Silampari, usai menjadi nara sumber pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Kantrantibmas), yang digelar di aula kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan kesbangpol) Kabupaten Empat Lawang, Rabu (21/3).

Dikatakannya, pihak kepolisian pasti bisa membuktikan adanya kegiatan judi taruhan tersebut, meskipun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja dengan cara atau tekhnis tersendiri yang pihak kepolisian lakukan.

“Jangan salah, kami pasti bisa buktikan dan akan kami bawa ke ranah hukum pelaku yang berani melakukan kegiatan taruhan di pilkada,” tegas Agus.

Diapun mencontohkan, kegiatan judi dengan menaruhkan tanah atau bangunan, sangat gampang dibuktikan di muka hukum. Karena, yang namanya jual beli tanah jika itu menjadi alasan, pasti ada transaksi keuangan dan jika mereka ini, para pelaku judi taruhan pilkada, tidak bisa membuktikan transaksi itu, pasti akan pihaknya proses.

“Tolong ini benar-benar disampaikan. Saya yakin, pasti yang kalah akan mau jujur, minimal dia berharap dapat kembali setengahnya dari kekalahannya itu pasti dia mau dan itu akan saya proses bersama kejaksaan,” jelasnya.

Hal ini dilakukan pihaknya, agar tidak ada yang coba-coba memperkeruh situasi dengan memanfaatkan kondisi. “Yang namanya judi, itu bertentangan dengan undang-undang dan itu gampang kita carinya. Bila dapat, pasti kita proses,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Empat Lawang, Agusni Effendi mengatakan, berdasarkan pengamatan, diketahui banyak para kades dan ASN yang secara terang-terangan tidak netral atau memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Nah ini sebenarnaya, undang-undang ASN itu jelas, bahwa kita sebagai aparatur dan kades itu sebenarnya perpanjangantangan dari pemerintah di desa. Jadi artinya ini kita sebenarnya tunduk. Karena, keamanan ini salah satunya berasal dari ketingkatnetralan kita terhadap salah satu paslon, misalnya,” urai Agusni.

Ketidaknetaralan yang dilakukan kades dan ASN, sebut dia, mematik ketidakamanan di wilayah masing-masing. Mestinya, kades selaku perpanjangtanganan pemerintah di desa, dapat memberikan ketentraman, kenyamanan terhadap masyarakatnya. 

“Jangan sampai nantinya, apa yang dilakukan kades karena ketidaknetralan tersebut, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, hingga membuat situasi menjadi kian runyam,” tukasnya. (HS-04)

Tentang Penulis: admin

Gambar Gravatar
Harian Silampari merupakan nama daerah di Bumi Silampari yang memiliki tiga wilayah satu kota dan dua kabupaten di provinsi Sumsel