Satu Untuk Semua

Program Bedah Rumah Paling Banyak Diadukan Masyarakat

Silampari Online,

MUSI RAWAS- Dinas Sosial (Dinsos) mencatat ditahun 2017 yang setidaknya ada 547 pengaduan sosial yang disampaikan oleh masyarakat melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Sempurna. Dimana, dari jumlah tersebut mayoritas pengaduan terkait masalah program bedah rumah.

“Memang untuk permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat masih terjadi dan kami telah menerima pengaduannya dari sejumlah warga,”jelas Kepala Dinsos Kabupaten Mura Agus Susanto, melalui Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Anggraini Triwahyuni, kepada Harian Silampari, Jum’at (7/9).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa dari 547 pengaduan yang disampaikan diantaranya keluhan terkait dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Rastra, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.

“Untuk semua pengaduan sosial atau keluhan yang disampaikan tersebut semuanya pada tahun 2017 yang lalu. Namun, untuk penyelesaiannya baru mencapai 25 persen,”terangnya.

Menurutnya, dari berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat tersebut diantaranya program KIS 90 pengaduan, 2 pengaduan KKS, 4 KIP, PKH 3, usul masuk BDT 22 keluhan, 1 subsidi listrik, 22 Rutilahu, 30 pengaduan Kube, 44 UEP Disabilitas, 36 alat bantu disabilitas, 27 UEP Lansia, 177 bedah rumah lansia, 30 home care lansia, 18 bantuan orang terlantar, 5 ODGJ, 2 pasien Hydrocepallus dan 1 pasien kanker.

“Dari berbagai semua pengaduan tersebut memang sebagian besar didominasi oleh program daerah yang mencapai 116 keluhan. Sedangkan, 16 lainnya merupakan program Nasional,”terangnya.

Menurutnya, dengan adanya SLRT bertujuan untuk sempat sasaran penting atau utama yakni, sistem layanan dan rujukan terpadu, melakukan Integrasi Informasi dan layanan, Identifikasi keluhan rujukan serta penanganan keluhan.

“Semua pengaduan akan kita tindak lanjuti dan tangani lebih dulu ditingkat Kabupaten. Namun jika tidak bisa kita teruskan atausampaikan ke pusat melalui Pusdatin Kemensos,”paparnya.

Hanya saja, kedepan pihaknya mengusulkan agar kedepan adanya nota kesapahaman antara Dinsos dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Sehingga, dengan begitu maka dapat memudahkan dalam penyelesaian pengaduan yang disampaikan masyarakat.

“Memang untuk kendala penuntasan keluhan yang disampaikan karena belum ada nota kesepahaman. Sehingga, dengan begitu belum ada OPD yang bisa diajak untuk menangani pengaduan tersebut,”ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura, Aliudin mendesak agar secepatnya ada nota kesepahaman antara Dinsos dengan OPD lainnya agar ketika ada keluhan sosial yang disampaikan maka dapat cepat ditangani.

“Bila sudah ada nota kesepahaman tentu antara OPD satu dengan yang lainnya dapat cepat menjalin koordinasi penanganan keluhan yang disampaikan. Apalagi, mayoritas pengaduan masalah sosial dan merupakan program daerah,”pungkasnya. (HS-03)

Komentar
Loading...