PTPN VII Diduga Serobot Lahan Masyarakat

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII, Unit Senabing, Afdeling III Sungai Berau, diduga melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat, tanpa melakukan ganti rugi sepeserpun.

Muat Lebih

Dugaan tersebut diketahui, saat kunjungan kerja Komisi I DPRD Empat Lawang ke kantor Afdeling III Sungai Berau, Uni Senabing PTPN VII, yang terletak di kawasan Sungai Laru, Kelurahan Tanjung Kupang, Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Rabu (31/1).

Wakil Ketua II DPRD Empat Lawang, Arifa’i menyampaikan tujuan kunjungan pihaknya ini ke Kantor Afdeling III Unit Usaha Senabing, PTPN VII ini merupakan tindak lanjut adanya pengaduan masyarakat ke pihak DPRD Empat Lawang, beberapa waktu lalu.

“Harapan kami, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada,” ungkap Rifa’i saat menyampaikan maksud kedatangan pihaknya ke pihak PTPN VII.

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Empat Lawang, Makmun mengatakan, adapun persoalan yang ingin pihaknya selesaikan adalah, persoalan klaim lahan yang ada di wilayah PTPN VII di dalam wilayah Afdeling III Unit Usaha Senabing ini. “Dalam hal ini, Komisi I DPRD Empat Lawang, berkomitmen meyelesaikan permasalahan lahan ini secara profesional dan profosional,” ujarnya.

Dalam penyelesaian lahan ini, lebih lanjut pihaknya akan melibatkan semua unsur termasuk pemerintah daerah (Pemda) Empat Lawang. “Surat pengaduan masyarakat ini, kami tindaklanjuti pada pembahasan dan seterusnya. Dan pada hari ini salah satu agenda, kami mengujungi kantor Afdeling III ini, sebagai bentuk pemberitahuan bahwa ada surat pengaduan sengketa lahan dan surat itu sudah di sampaikan ke DPRD dan kita lanjuti baik itu cross-chek dan sebagainya bahwa itu layak untuk kita bahas dan kita tindak lanjuti,” jelasnya.

Perlu dijelaskannya lagi, kata Makmun, bahwa dalam sengketa lahan ini, pihaknya tidak inginkan secara langsung adu data. Data yang masuk itu dicross-chek di tingkat komisi, bahwa dari kaca mata khusus, secara historis tentang pembentukan PTPN itu sendiri, itu digarisbawahi. “Tapi dalam hal ini juga, tidak bisa kita serta merta permaslahan yang sudah kita inventaris kita klaim langsung ke PTPN VII, tidak seperti itu,” urainya.

Dalam hal ini kata dia lagi, pihak PTPN VII diharapkan mempersiapkan data untuk dibahas ditingkat seterusnya. Tingkat seterusnya yang dimaksud ini akan dilakukan pembahasan antar pihak masyarakat dan pihak PTPN VII yang nanti akan difasilitasi oleh Pemda Empat Lawang, yang rencananya akan dilakuakan pada tanggal 13 Februari 2018 mendatang.

“Apakah pada hari itu akan ada kesimpulan, tentu saja belum. Tetapi, setelah adu data, kedua data dari berbagai pihak kita pelajari, dengan melibatkan berbagai ahli seperti Notaris, Pakar Hukum, ahli pertanahan dan sebagainya. Nantinya, setelah permaasalahan ini sudah kaki bahas, kedua belah pihak akan kami undang untuk kami sampaikan keputusannya,” terang Makmun.

Misalkan, lanjut Makmun, jika ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, maka permasalahan ini akan kita tingkatkan kepembentukan Pansus di DPRD Empat Lawang. “Kalau ini sudah ditingkat Pansus, apapun keputusannya nanti harus dipatuhi semua pihak. Harapan kami, dalam proses penyelesaian ini, jangan ada tindakan anarkis dan dari pihak perusahaan, jangan sekali-kali melakukan tindakan refrensif terhadap masyarakat. Boleh bertindak mengamankan sesuatu tapi tidak boleh refrensif terhadap masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, usai menghadiri pertemuan antara DPRD Empat Lawang, Bagian Tata Pemerintahan Setda Empat Lawang dengan pihak PTPN Empat Lawang tersebut, Janu Praptomo selaku perwakilan pihak Keluarga Ujang Zakaria bin Syafe’i pemilik lahan yang diduga diserobot oleh pihak PTPN VII mengatakan, persoalan lahan ini sudah berlangsung cukup lama.

“Sudah sejak 1986 lalu, artinya, sudah kurang lebih 32 tahun lamanya. Namun belum juga terselesaikan hingga saat ini,” ungkap Janu.

Bahkan lanjut Janu, pemilik lahan atasnama Ujang Zakaria, pernah mengalami tindakan yang cukup menyedihkan saat meminta ganti rugi terhadap lahan miliknya itu, seperti tindakan kriminalisasi hingga mendekam di penjara atas tuduhan tindak pidana pencurian.

“Bapak Ujang Zakaria ini dulunya juga karyawan PTPN VII. Karena menuntut hak ganti rugi lahan miliknya seluas 75 hektar, dia juga dipecat tanpa pesangon dan dikriminalisasi,” tukasnya. (HS-04)