Rahman Sani : Belum Ada Kejelasan Dana Penggajian

#Penerimaan PPPK

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : DOKUMEN/HARIAN SILAMPARI</div></small> H A Rahman Sani

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU – Pemerintah Pusat berencana membuka kesempatan kepada seluruh honorer untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)pada Februari nanti.

Muat Lebih

Otomatis kabar baik bagi mereka yang ingin jadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) lewat jalur PPPK tersebut. Namun, ada juga sebagian Pemerintah Daerah merasa keberatan jika sumber dana penggajian dibebankan ke daerah.

“Belum ada kejelasan tentang sumber dana penggajian. Umumnya daerah keberatan jika dibebankan ke daerah. Iya untuk PPPK, kalau PNS beban APBN,” ucap Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau, H A Rahman Sani, Minggu (27/1)

Dikatakannya, Sesuai informasi Menteri PAN RB beberapa hari yang lalu, saat rapat koordinasi (Rakoor) di Batam, bahwa Februari penerimaan PPPK dan Mei penerimaan CPNS dan PPPK.

Beberapa daerah tidak mau kalau dibebankan ke daerah karena membuat APBD tidak sehat bahkan banyak daerah yang TPP untuk PNS saja tidak sanggup. Sekretaris Menpan melapor dulu ke presiden.

“Kita (Pemkot) Lubuklinggau masih menunggu keputusan dari presiden tersebut dan bagaimana solusinya. Karena saat rakoor itu belum ada kesimpulannya karena kemarin masih banyak yang menolak. Jadi, solusinya kita menunggu dulu,”jelasnya.

Saat ini, sambung Rahman Sani Pemerintah Kota Lubuklinggau belum membuka penerimaan PPPK ini sebelum ada kepastian dari pemerintah Pusat tersebut.

“Karena ini menyangkut anggaran kita juga. Karena seluruh gajinya itu dibebankan ke Pemerintah Daerah masing-masing. Dan gajinyapun sudah UMR,” ucapnya.

Untuk di Kota Lubuklinggau sendiri, jelasnya belum ada Tenaga Honor PPPK ini, yang ada selama ini honorer dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS).

“Saat ini honorer dan TKS di Damkar ada 175 orang, Satpol PP 150 orang dan di Kebersihan juga ada,” pungkasnya.(HS-01)