Rata-rata Layani 70 Orang per-Hari

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Discapil) Kabupaten Empat Lawang, dalam rata-rata setiap hari kerja melayani 70 orang bahkan lebih warga Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati, untuk melakukan perekaman data kependudukan.

Muat Lebih

“Kalau dihitung persen dari jumlah penduduk Kabupaten Empat Lawang, hingga Januari 2018 ini, sudah terekam kurang sedikit 70 persen dan setiap hari bertambah terus. Secara tekhnis pelaksanaan perekaman yang kita lakukan itu tidak ada masalah,” ungkap Kepala Disdukcapil Kabupaten Empat Lawang, Okki Bial Peterson saat dibincangi Harian Silampari di ruang tugasnya, Selasa (23/1).

Disampaikannya, salah satu syarat mutlak pemilih untuk dapat terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, harus memiliki e-KTP atau minimal sudah melakukan perekaman dengan dibuktikan dengan adanya surat keterang dari Disdukcapil, berdampak positif mulai banyaknya masyarakat yang datang ke Disdukcapil Kabupaten Empat Lawang, untuk melakukan perekaman.

“Memang sudah sering saya tekankan ke kepala desa, agar segera menyampaikan ke warganya, untuk melakukan perekaman data kependudukan. Sebab, kalau tidak warga tersebut tidak akan dapat memilih, karena salah satu syarat untuk dapat memilih, pemilih harus sudah terekam datanya di Disdukcapil,” ujarnya.

Pada persoalan lambannya proses pencetakan e-KTP, Okki Bial menjelaskan, ada beberapa persolan tekhnis yang tidak dapat diatasi oleh pihak Disdukcapil. Salah satunya, saat penginputan data hasil perekaman ke server pusat dan saat data tersebut kembali dikirim ke daerah itu memerlukan waktu dan itu tidak bisa dilakukan manual, karena harus diinput melalui jaringan internet.

“Padahal, data yang dari pusat itulah yang nanti menjadi dasar pemcetakan e-KTP yang akan kita lakukan. Bukan persoalan blanko, kalau blanko kita sudah siapkan banyak,” akunya.

Namun demikian, diapun memberikan jaminan, jika warga yang sudah melakukan perekaman, akan diberikan surat keterangan yang ada barcode-nya, yang menyebutkan jika yamg bersangkutan sudah melakukaan perekaman. Surat keterang barcode ini, dapat difungsikan layaknya KTP, karena dapat digunakan untuk pelayanan BPJS, Bank dan termasuk dapat digunakan saat pencoblosan nanti di pilkada.

“Tegasnya, surat keterangan yang kami keluarkan sebagai bukti bagi yang bersangkutan sudah perekaman, belum dicetaknya e-KTP, asal sudah mendapatkan surat itu, tidak lagi menjad8 penghalang bagi warga untuk mendapatkan pelayanan publik,” tukasnya. (HS-04)