Realisasi Pajak Retribusi Daerah Masih Rendah

* Sekda Ingatkan OPD Terkait

SILAMPARI ONLINE


LUBUKLINGGAU
-Sekda Kota Lubukkinggau, HA Rahman Sani memimpin rapat Evaluasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019 di Op Room Dayang Torek, Selasa (15/10/2019). Rapat ini diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retrubusi Daerah (BPPRD) Kota Lubukkinggau.

Dalam arahannya, HA Rahman Sani mengatakan sesuai aturan yang berlaku, setiap warga negara harus taat membayar pajak. Demikian pula dinas instansi terkait, harus bekerja maksimal dalam persoalan pajak retrubusi daerah sebagai sumber pembangunan Kota Lubuklinggau menjadi lebih baik. Pajak retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah. Ada beberapa dinas yang belum berjalan maksimal dalam hal pajak retrubisi daerahnya. Oleh karenanya dinas terkait harus mengevaluasi persoalan pajak retribusi daerah karena ini merupakan tanggung jawab bersama.

Muat Lebih

Lebih lanjut HA Rahman Sani mengatakan pajak retribusi harus disetor langsung ke kas daerah karena diawasi langsung oleh KPK. Belanja dan pendapatan daerah harus berimbang, maka dari itu pajak retribusi daerah harus ditingkatkan. Pajak daerah yang dibahas antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan retribusi daerah yang dibahas adalah Dinas Kesehatan (Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN), Dinas Kependudukan dan Capil (lain-lain PAD yang sah), Dinas Perhubungan (retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi PKB-mobil penumpang-mini bus, retribusi PKB-mobil bus, retribusi PKB-mobil barang/beban-pick up, retribusi-mobil barang/beban-light truck, retribusi PKB-mobil barang/beban-truck, retribusi terminal-fasilitas lainnya dilingkungan).

Selanjutnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian meliputi retribusi pelayanan pasar-pelataran, retribusi pelayanan pasar los, retribusi pelayanan pasar kios, retribusi jasa terra/terra ulang, retribusi pasar grosir dan pertokoan), Dinas Pertanian (retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi RPH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (retribusi pemakaian kekayaan daerah-KB), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (retribusi pelayanan penguburan/pemakaman, retribusi penyedian dan penyedotan kakus), Dinas Lingkungan Hidup (retribusi pelayanan persampahan/kebersihan), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (retribusi izin mendirikan banguan atau IMB), Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (retribusi pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran).

Kemudian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (penerimaan lain-lain UPT), Dinas Pariwisata (retribusi tempat wisata), Sekretariat Daerah (retribusi pemakaian kekayaan daerah-tanah dan bangunan), Dinas Komunikasi dan Informasi (retribusi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi), Pendapatan RSUD Siti Aisyah (pendapatan jasa layanan umum BLUD). (*)

*sUMBER : Kominfo Lubuklinggau