Ribuan Penerima Bansos Dicoret

Silampari OnlineĀ 

EMPAT LAWANG- Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), diawal 2021 ini, mengakurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dimana, DTKS ini menjadi rujukan data penyaluran bantuan sosial Pemerintah ke masyarakat melalui berbagai program Pemerintah seperti Program Sembako yang dahulu bernama Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Bacaan Lainnya

Akibatnya, banyak masyarakat yang sebelumnya menjadi penerima manfaat dari program sosial Pemerintah tersebut, tidak lagi menerima bantuan sosial, karena datanya hilang di DTKS Kemensos RI.

Kepala Dinsos Kabupaten Empat Lawang, Eka Agustina didampingi Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Fero Ananta mengatakan, ada sedikitnya lima ribuan lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari berbagai program sosial pemerintah melalui Kemensos RI di Kabupaten Empat Lawang, terpaksa hilang dari data karena dampak akurasi DTKS di Kemensos RI tersebut.

Dalam penjelasan lain, data keluarga miskin yang dianggap tidak valid oleh Kemensos RI, itu dikeluarkan dari data penerima manfaat bantuan sosial Pemerintah.

“Jadi, bukan kita di Kabupaten yang hapus, tapi di Kementerian pusat langsung. Ini penting saya tegaskan, takutnya masyarakat yang sebelumnya merupakan KPM program sosial Pemerintah salah faham ke kita, karena datanya hilang,” jelas Eka Agustina saat dibincangi wartawan, Selasa (12/1).

Dikatakannya, banyak penyebab data masyarakat miskin dihapus dari pusat data di kementerian, salah satunya nomor induk kependudukannya atau NIK-nya itu tidak valid, ganda atau non aktif di data Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil). Sebab, sesuai arahan dari Kementerian pihaknya sedang menjalin komunikasi dengan Disdukcapil terkait data kependudukan, khususnya data masyarakat miskin.

Ditambahkan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Fero Ananta, menyebutkan ada setidaknya 12 macam penyebab data menjadi invalid (tidal valid, red). Antara lain, data tidak padan dengan DTKS, ganda ID ART DTKS tidak terpilih, ganda ID keluarga DTKS tidak terpilih, ganda identik cek pusdatin tidak terpilih, ganda keluarga cek pusdatin tidak terpilih. Kemudian, ganda NIK nama kelurahan Kecamatan DTKS, non aktif DTKS, non aktif Dukcapil, KKS non terdistribusi, NIK tidak valid DTKS, tidak transaksi flat dan terhapus cek di bank Himbara.

Untuk itu sambung Fero, Dinsos Empat Lawang dengan bekerja sama dengan sejumlah pihak, akan mensosialisasikan perubahan data ini ke masyarakat, agar masyarakat yang sebelumnya merupakan KPM program sosial Pemerintah tidak salah mengerti dengan soal hilangnya data mereka.

“Jadi, bukan Kades, Pemkab atau pihak manapun di Kabupaten yang hapus, ini murni karena dampak akurasi data di Kementerian. Kedepan, bakal ada survei lagi, kalau memang yang bersangkutan layak menerima bansos, tetap akan dimasukan kembali saat updating data yang dilakukan per 6 bulan sekali,”pungkasnya. (frz)