Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Denda Rp 100 Juta

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata ketua majelis hakim, Fahzal Hendri, saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/1).

SILAMPARI ONLINE,

Mantan Ketua Umum PPP, Muchammad Romahurmuziy alias Romy, divonis 2 tahun penjara. Romy juga diharuskan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Hakim Pengadilan Tipikor menilai Romy terbukti menerima suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama.

Muat Lebih

“Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata ketua majelis hakim, Fahzal Hendri, saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (20/1).
Romahurmuziy atau Romy sidang putusan tipikor.

Majelis hakim menilai Romy terbukti menerima suap terkait pengisian dua jabatan di Kemenag.
Pertama, suap sebesar Rp 325 juta diterima Romy bersama eks Menag Lukman Hakim dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin.
Uang yang diterima Romy sebesar Rp 255 juta yang diberikan dalam dua tahap. Sementara untuk Lukman Hakim, uang yang diterima ialah Rp 70 juta.
Kedua suap sebesar Rp 91,4 juta lainnya diterima Romy dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Khusus untuk Romy, hakim menilai ia total menerima Rp 250 juta dari Haris dan Rp 50 juta dari Muafaq. Lukman dinilai menerima Rp 70 juta.
Sementara sisanya yakni, Rp 46,4 juta, hakim menilai tak diterima Romy. Melainkan dipakai sepupu Romy bernama Abdul Wahab saat bertarung sebagai caleg DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.
Terkait uang Rp 25o juta yang diterima dari Haris, Romy sudah menyetorkan uang itu kepada KPK melalui Norman Zen. Sementara Rp 50 juta sisanya merupakan bukti KPK ketika melakukan OTT.

Suap itu agar Romy membantu Haris dan Muafaq menduduki jabatan tersebut.
Perbuatan Romy dianggap melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

sumber : kumparan.com