SAKIP Kabupaten Empat Lawang Dinilai Sangat Buruk

WORKSHOP : Kegiatan Workshop dan Asistensi Penyusunan Lakip 2019, Kabupaten Empat Lawang yang digelar di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Empat Lawang, Kamis (8/8/2019). Foto : Fahrurozi/HS.

Silampari Online– Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Empat Lawang, dinilai sangat buruk. Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), tidak mengundang Kabupaten Empat Lawang, untuk memaparkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) kabupaten ini karena tidak ada laporan yang dimaksut pada tahun lalu di Kemenpan RB.

Hal tersebut terungkap saat digelarnya Workshop dan Asistensi Penyusunan Lakip 2019, Kabupaten Empat Lawang yang digelar di aula Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Empat Lawang, Kamis (8/8/2019).

Bacaan Lainnya

“Saat saya melakukan pergantian Kabag Ortala (Organiaasi dan Tata Laksana Pemerintah, red), saya pesankan agar tuntaskan ini (masalah Lakip). Dari BPK kita sudah WTP dan kalau bisa untuk Sakip minimal kita B,” ungkap Bupati Empat Lawang, H Joncik Muhammad saat menyampaikan sambutannya di pembukaan acara tersebut.

Ditegaskannya, Kepala OPD di jajaran Pemkab Empat Lawang, harus siap melaksanakan penyusunan Lakip. Dia mengaku tidak ingin nilai Sakip Kabupaten Empat Lawang ke depannya semakin buruk, karena ini menyangkut kinerja pemerintah daerah. “Melalui workshop ini saya ingin ada output-nya, untuk menaikan status Lakip kita,” ujarnya.

Bupatipun kembali mengajak para pejabat di jajaran Pemkab Empat Lawang, bersama-sama saling ingat-mengingatkan agar kedepan Sakip Kabupaten Empat Lawang, minimal sejajar dengan daerah lain. Biro Ortala Sekretariat Daerah Sumatera Selatan (Sumsel), dia yakin dapat membantu Kabupaten Empat Lawang, dalam menyusun Lakip kabupaten ini, untuk disampaikan ke Kemenpan RB di Jakarta.

“Saya berharap, walaupun Kabupaten Empat Lawang merupakan DOB (daerah otonomi baru, red), namun DOB yang mematuhi kehendak Undang-Undang dan sejajar dengan kabupaten lain,” tandasnya. (HS-05)