oleh

Saksi Paslon 02; Diduga Pilkada Cidera dan Cacat Hukum

-Politik-3.097 Dibaca

Silampari OnlineĀ 

MUSI RAWAS– Saksi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas (Mura), Nomor Urut 02, H Hendra Gunawan-H Mulyana menyatakan bahwa adanya dugaan cedera proses demokrasi Pilkada di Kabupaten Mura.

Hal tersebut, disampaikannya menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mura, digelar KPU Mura, Rabu (16/12).

Saksi Paslon Nomor Urut 02, Dasril Ismail mengatakan bahwa pemilu adalah asas kepastian hukum. Dimana, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pemilihan bupati dan wakil bupati Musi Rawas tahun 2020 ini berkaitan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian, undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur-wakil gubernur bupati wakil bupati walikota dan wakil walikota.

Kemudian, PKPU Nomor 5 perubahan dari PKPU nomor 2 tahun 2020 tentang jadwal dan ini tahapan pelaksanaan pilkada serentak, ini termasuk juga pelaksanaan tahapan Pilkada di Musi Rawas dan juga PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang pemungutan dan rekapitulasi tingkat tempat pemungutan suara.

Selanjutnya, PKPU nomor 19 tahun 2020 tentang rekapitulasi tingkat PPK KPU kabupaten dan provinai dan jelas sudah diatur bahwa ada subjek dan objek serta ada formulir dan dokumen yang diadakan yang digandakan yang dicetak yang direncanakan dianggarkan oleh pihak KPU.

“Kami saksi pasangan nomor urut 02 dari rangkaian rekapitulasi tingkat PPS dan PPK KPU Kabupaten Mura menemukan bahwa dokumen itu ada indikasi palsu yang seperti terjadi hasil salinan di TPS 05 Desa Sumberejo, selain itu, indikasi palsu daftar hadir terjadi di TPS 05 Megang Sakti 2, apakah ini dibenarkan oleh aturan, tidak kan, dan karena ada rencana ada perencanaan dan penganggaran yang digandakan yang dicetak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku,”kata Dasril kepada Silampari Online.

Kembali ia memaparkan, maka dari itu semua ini, kalau dokumen dalam proses demokrasi sudah ada yang palsu, maka ini adalah terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh peserta pemilihan melibatkan indikasinya, diduga melibatkan penyelenggara pemilu dari mana dokumen itu didapat kalau tidak didapatkan dari penyelenggaraan Pemilu itu.

Selain itu, terjadi juga tidak sinkron data pemilih dan data pengguna pemilih, seluruh terjadi di TPS, dan sampai rekapitulasi di tingkat KPU tidak sikron data pemilih masuk dalam DPT yang menggunakan KTP elektronik dan surat keterangan dari dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak sinkron.

Ia menambahkan, maka dari itu juga ada hal-hal yang aneh kotak tidak tersegel dan tidak terkunci, itu dibuktikan bersama-sama dalam rangkaian ini, apa itu rekapitulasi di tingkat PPK dan juga ada lagi, setelah itu di hasil Kecamatan yang diperbaiki di KPU tahapan di PPK belum selesai dan belum berjalan masih diperbaiki, namun di KPU tahapan sudah dilakukan perbaikan, tahapan apa itu. Oleh sebab itu kami menganggap proses demokrasi di Mura 2020, sudah tercedera dan kini sudah terstruktur secara sistematis dan masif.

Sementara itu, Selaku Saksi Paslon Nomor 02, Grees Selly menjelaskan, bahwa proses ini telah selesai, namun disini adanya cacat demokrasi, dimulai dari perhitungan suara ditingkat TPS. Dimana ada daftar hadir yang diduga palsu tidak bisa terselesaikan ditingkat PPK hingga KPU, namun tidak terselesaikan. Kemudian, ada juga salinan yang juga tidak bisa terselesaikan di PPK hingga sampai ke KPU, namun juga tidak terlesaikan.

“Anehnya pihak kami menyampaikan hal tersebut tidak ada respon baik oleh KPU maupun Bawaslu Mura,”tutur Gresseli

Menurut ia, catatan yang paling terpenting yakni ada tiga item yang pertama, proses demokrasi tidak clean and clear. Kedua, hasil penghitungan suara ditingkat KPU, menurut kajian hukum karena ia sebagai akademi hukum, sifatnya cacat hukum, karena ada administrasi palsu dan hasilnya diragukan tidak bisa disandingkan dengan data awalnya. Kemudian ketiga, sikap dan sikap dari penyelenggara KPU tidak profesional secara terstruktur sehingga secara sistematis dan masif prosesnya salah secara hukum.

“Jadi, katakanla output proses yang salah, maka akan menghasilkan produk yang salah, silakan ditanggapi oleh masyarakat Mura dan semoga semakin cerdas dalam berdemokrasi. Langka selanjutnya, kita punya saluran hukum mungkin awak media lebih paham, dan lebih lanjut akan disampaikan diproses selanjutnya,”ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Mura, Anasta Tias mengakui bahwa nanti teman-teman saksi kalau memang tidak puas dengan hasil Ini, kan ada jalurnya semua.

“Kalau memang tidak puas atau sengketa perolehan, silakan untuk mengajukan ke mahkamah konstitusi (MK) dan lain sebagainya, kami KPU Mura melakukan secara berjenjang dan dari rekapitulasi teman-teman di 14 Kecamatan,”pungkasnya. (Krs)