Sengketa Lahan Belum Temui Titik Terang

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : RAHMAT/KONTRIBUTOR HARIAN SILAMPARI</div></small> <strong>SENGKETA :</strong> Pemilik lahan, Teguh bersama pihak perusahaan PT PPA dengan difasilitasi Pemerintah Kecamatan Karang Dapo dan Polsek Karang Dapo mengkroscek ke lapangan lokasi lahan yang saat ini menjadi sengketa.

Silampari Online

MURATARA – Sengketan lahan milik Teguh, warga Desa Biaro Baru, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Muratara, yang telah digusur oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Pratama Palm Abadi (PPA), hingga kini belum menemukan titik terang.

Muat Lebih

Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, kedua belah pihak telah melakukan kroscek ke lapangan mengenai kebenaran dari kepemilikan lahan, dengan difasilitasi Pemerintah Kecamatan Karang Dapo dan Polsek Karang Dapo.

Kepala Desa Biaro Baru, Syahrul Jauzi mengatakan, setalah beberapa kali mengadakan rapat di kantor Camat Karang Dapo bahkan sudah mengkroscek langsung ke lapangan, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan.

“Saat kroscek ke lapangan, lahan yang dijual oleh mantan Kades Biaro Baru, Hamsah kepada perusahaan PT PPA ternyata berada di lahan Teguh, nah ini semakin tidak jelas, jadi kroscek lapangan kemarin belum final,” kata Syahrul Jauzi, Rabu (23/1).

Menurutnya, kalau memang selama ini lahan tersebut milik Hamsah, mengapa saat Teguh menyadap karet sejak tahun 2011 lalu di lahan seluas 1, 4 hektar yang berasal dari Tomi (hak warisan orang tuanya kurang lebih 2,5 hektar yang dibagi dengan kakaknya Dedi) tersebut tidak dilarang oleh Hamsah.

“Harusnya dilarang kalau itu memang lahan milik Hamsah, mengapa baru sekarang menyebut lahan itu miliknya yang dibeli dari Dedi. Kemudian kalau memang Hamsah menjual tanah seluas 0, 9 hektar dengan pihak PT PPA, mengapa yang digusur hampir 3 hektar, nah logikanya apakah ini tidak salah,” tambah Syahrul Jauzi.

Terpisah, Kuasa Hukum PT PPA, Hasnah Nasution mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke lokasi lahan yang dibeli oleh PT PPA dari Hamsah. Kemudian Hamsah menunjukkan lokasi lahan yang dijualnya kepada perusahaan.

Namun demikian, yang terjadi di lapangan terdapat ketidakcocokan lahan yang ditunjuk oleh Hamsah pada saat membeli dengan Tomi dan Dedi. “Asal usul lahan itu milik Dedi dan Tomi, namun tanah itu dijual mereka ke Hamsah dan Hamsah menjualnya kepada kami perusahaan,” kata Hasnah Nasution.

Dikatakan, saat ini belum bisa ditentukan hasil dari permasalahan tersebut, karena pihaknya akan mengkroscek kembali dokumen berupa peta yang dimiliki PT PPA dan tidak menutup kemungkinan lahan yang dimaksud masih ada tumpang tindih dengan yang lain.

Lebih lanjut, pihaknya mengklarifikasi terkait isu yang beredar di media masa bahwa perusahaan PT PPA membuka lahan secara ilegal atau tidak memiliki dasar, dan isu tersebut dibantah karena tidak mungkin perusahaan membuka lahan tanpa ada dasar.

“Saya tegaskan bahwa PT PPA membuka lahan itu legal dan ada dasarnya, yang pasti setiap berani membuka lahan itu karena memiliki dasar, karena lahan itu dibeli dari saudara Hamsah pada saat itu menjabat kepala desa,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolsek Karang Dapo, Iptu Yani Iskandar mengungkapkan, dari fakta di lapangan memang benar ada tanah milik Tomi dan Dedi, namun pihaknya akan mengkroscek kembali beberapa bukti dan fakta lainnya. 

“Kemungkinan ada salah tunjuk dari apa yang ditunjuk oleh Dedi dan itu yang ditunjuk oleh Tomi, karena kondisi lahan masih hutan. Sekarang kami belum bisa menyimpulkan hasilnya, karena masih menunggu data lagi untuk mencari kebenaran dari permasalahan ini,” pungkasnya. (KHS-01)