Sengketa Lahan PTPN 7 Vs Warga Mulai Dibahas

Silampari Online, 

EMPAT LAWANG – Pihak PTPN 7, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Empat Lawang beserta warga terkait, pemilik tanah sengketa menggelar pertemuan di ruang rapat Sekretariat Daerah (Setda) Empat Lawang, Selasa (13/2).

Muat Lebih

Rapat ini sendiri dalam rangka pembahasan lahan seluas 75 hektare, milik Ujang Zakaria bin Syafe’i warga Kelurahan Tanjung Makmur. Serta tanah milik warga Desa Aur Gading seluas 164  hektare.

Namun, pada kasus sengketa lahan antara PTPN 7 dengan warga Desa Aur Gading Kecamatan Tebing Tinggi, untuk sementara belum dapat diangkat dalam rapat ini karena berkas baru akan dikaji termasuk dokumen peningalan yang dibuat pada tahun 1855, oleh pihak DPRD Empat Lawang.

Anggota Komisi Satu DPRD Empat Lawang, Makmun mengatakan pihaknya akan meneliti kembali kasus sengketa PTPN 7 dengan dibuktikan dokumentasi atau surat kepemilikan baik sejarah, adat dari zaman Pesira, Gindo dan lain sebagainya. “Karena, perusahaan tersebut terbentur sengketa, maka kami akan melakukan penelitian serta peninjauaan bukti dari semua pihak,” katanya.

Untuk pembuktikan bekas tersebut akan akan dibentuk Tim Fasilitasi Penyelesaiaan dari pihak PTPN 7, Komisi I DPRD Empat Lawang, pihak warga pemilik tanah serta Pemkab Empat Lawang dan aparat penegak hukum, guna melakukan penataan ulang.

“Tujuannya, agar PTPN 7 dan masyarakat dapat memiliki hak bersama-sama demi tegaknya kebenaran berdasarkan fakta dan bukti-bukti,” kata dia.

Dalam rapat yang digelar itu juga, Ketua  Komisi I DPRD Empat Lawang, menjelaskan kepada seluruh peserta rapat bahwa pihaknya akan mengkaji setiap laporan yang masuk. Sehingga butuh proses baik itu masalah tanah, usaha perorangan maupun Swasta.

“Kami akan berusaha melakukan yang terbaik, jika semua dokumentasi yang dibutuhkan lengkap. Insya Allah permasalahan ini akan clear pada bulan mei mendatang,” tegasnya 

Sembelumnya, Sekda Empat Lawang, H Edison Jaya yang memimpin rapat tersebut mengatakan, keberadaaan PTPN 7 di Kecamatan Tebing Tinggi jauh sebelum berdirinya Kabupaten Empat Lawang. Dalam hal ini, tentu saja Pemkab Empat Lawang tidak begitu memahami apa saja permasalahannya hingga terjadi sengketa lahan yang dialami pihak PTPN 7 deng warga di Kabupaten Empat Lawang.

“Kabupaten Empat Lawang, baru ada sejak 2007 lalu, sementara keberadaan PTPN 7 di Kecamatan Tebing Tinggi, jauh sebelumnya sudah ada. Dalam hal ini, saya tegaskan bahwa Pemkab Empat Lawang, hanya memfasilitasi agar terjadi kesepakatan yang tentunya tidak merugikan kedua belah pihak,” kata Edison.

Pemkab Empat Lawang, lanjutnya, tentu saja sangat membutuhkan investor masuk ke Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati, tentu saja untuk dapat meningkatkan perkembangan ekonomi di daerah ini. “Namun demikian, masuknya investor ini, tidak menjadi masalah dan kalaupun ada, kami merasa berkewajiban untuk menyelesaikan ini hingga dikemudian hari tidak lagi menjadi masalah lagi,” jelasnya.

Diketahui, sengketa lahan antara PTPN 7 dengan pihak keluarga Ujang Zakaria bin Syafe’i warga Kelurahan Tanjung Makmur kembali mencuat setelah pihak keluarga Ujang Zakaria bin Syafe’i menyampaikan laporannya ke Komisi I DPRD Empat Lawang. Pemilik lahan melalui juru bicara keluarga, Janu Pramono mengatakan, persoalan lahan ini sudah berlangsung cukup lama.

“Sudah sejak 1986 lalu, artinya, sudah kurang lebih 32 tahun lamanya. Namun belum juga terselesaikan hingga saat ini,” ungkap Janu beberapa waktu lalu.

Bahkan lanjut Janu, pemilik lahan atasnama Ujang Zakaria, pernah mengalami tindakan yang cukup menyedihkan saat meminta ganti rugi terhadap lahan miliknya itu, seperti tindakan kriminalisasi hingga mendekam di penjara atas tuduhan tindak pidana pencurian.

“Bapak Ujang Zakaria ini dulunya juga karyawan PTPN 7. Karena menuntut hak ganti rugi lahan miliknya seluas 75 hektar, dia juga dipecat tanpa pesangon dan dikriminalisasi,” tukasnya. (HS-04)