Sidang Lanjutan Permohonan Pasangan HYD-HKS Digelar

Silampari Online,

EMPAT LAWANG – Sidang permohonan pembatalan SK KPU Kabupaten Empat Lawang, tentang penetapan pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Empat Lawang, yang diajukan pasangan H Yulizar Dinoto – H Kison Syahrin (HYD-HKS), kembali digelar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Empat Lawang, Sabtu (24/2).

Muat Lebih

Sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban termohon atas penyampaian pemohon pada sidang sebelumnya, juga beragendakan penyerahan daftar saksi dan bukti ini dipimpin oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, Rudiyanto bersama dua anggota Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, selaku anggota majelis.

Pantauan Harian Silampari, puluhan aparat kepolisan dan TNI, terlihat berjaga-jaga di lokasi sidang untuk mengamankan jalannya persidangan. Sementara sidang dimulai sekitar jam 14.50 WIB, yang ditandai dengan pembacaan tata tertib sidang oleh Sekretaris Panwaslu Kabupaten Empat Lawang.

Dalam pemyampaian jawaban termohon atas pemohan penyelesaian sengketa pemilihan Bupati/Wakil Bupati Empat Lawang yang diajukan pihak pemohon pasangan HYD-HKS, pihak termohon KPU Kabupaten Empat Lawang, melalui juru bicaranya, Ali Amin SH yang didampingi Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, Mobius Alhazan SP menyampaikan, sebagai pihak termohon dalam sidang ini, pihaknya menilai penetapan pasangan calon (paslon) Bupati/Empat Lawang priode 2018-2023 sudah sesuai dengan peratuaran dan perudang-undangan yang berlaku.

“Bahwa pemohon sebagia bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang, priode 2018-2023 dari jalur perseorangan yang telah mengajukan model B1-KWK perbaikan sebanyak 33.887 dukungan per KTP yang tersebar di 10 kecamatan sebagai syarat perbaikan,” sampainya.

Pemohon dalam hal ini lanjut dia, tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi minimal 18.149 dukungan per KTP yang memenuhi syarat (MS). “Perlu kami jelaskan, syarat minimal dukungan minimal 10 persen dari DPT terakhir yakni, 181.489 orang,” imbuhnya.

Diapun kembali melajutkan, pelaksanaan verifikasi faktual berdasarkan PKPU Nomor 1 tahun 2017 dilakukan pada tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 5 Januari 2018. “Berdasarkan PKPU, sebelum proses verifikasi faktual harus dilaksanakan penelitian admistrasi dan analisis dukungan kegandaan. Pada saat penelitian admistrasi yang memenuhi syarat sebanyak 32.886 dukungan per KTP, setelah penelitian admistrasi tahap selajutnya penelitian kegandaan dan pencocokan sesuai dengan DPT, jumlah MS sebanyak 29.342 dukungan per KTP,” urainya.

Setelah verifikasi faktual perbaikan dukungan di tingkat PPS, urai dia lagi, berdasarkan model DA5-KWK perseorangan, perbaikan dukungan perseorangan memenuhi syarat, sebanyak 1.796 dukungan per KTP yang diambil dari sebaran 10 kecamatan. Selanjutnya kata Ali Amin, rekapitulasi tingkat kabupaten yang berdasarkan CA6-KWK perseorang perbaikan pemohon, hasilnya dituangakan dalam model CA7-KWK perseorangan perbaikan sebanyak 10.156 dukungan per KTP, yang diambil dari hasil dukungan MS awal ditambah dengan dukungan MS pada saat perbaikan.

“Terkait penolakan dari pihak pemohon, terhadap keputusan termohon berdasarkan hasil verifikasi di tingkat PPK, hal ini tidak mendasar,” ujarnya.

Ali Amin juga menjelaskan, untuk dugaan pemberian intruksi dari PPK ke PPS, pihak termohon masih menunggu hasil dari pemeriksaan Panwaslu Kabupaten Empat Lawang. “Pengumuman batas waktu yang diumumkan oleh PPS, bukan merupakan surat keputusan resmi KPU Kabupaten Empat Lawang dan jadwal kalender yang ditetapkan PKPU Nomor 1, yaitu dari tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 5 Februari 2018,” ucapnya.

Pada bagian akhir penyampainya, pihak termohon meminta Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, menolak permohonan pihak pemohon untuk seluruhnya. “Apabila Panwaslu Kabupaten Empat Lawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya,” tandasnya. 

Sementara itu, majelis sidang yang diketua oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Empat Lawang, Rudiyanto menyampaikan sidang akan dilanjutkan Minggu (25/2) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. (HS-04)