SK Pengelolaan Parkir Diduga Cacat Hukum

TERTIB : Petugas gabungan dari tim saber Pungli Polres Kepahiang, saat menertibkan petugas parkir. Foto : Doc/KHS-06.

SILAMPARI ONLINE, KEPAHIANG – Surat Keputusan (SK) pengelolaan parkir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang, per-Januari 2020 diduga cacat hukum.

Pasalnya SK tersebut ditandatangani Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas, Sainubi SE yang semestinya ditandatangani Zen Pinani Msi selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang.

Muat Lebih

Diketahui, Zen Pinani MSi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang dan Zainubi SE selaku Kabid Lalu Lintas Kabupaten Kepahiang, keduanya mulai memegang jabatan itu sejak 7 Januari 2020 lalu.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang sendiri saat ini memang telah untuh manjadi instansi Dinas tidak seperti sebelumnya merupakan Bidang dari Dinas PUPR Kabupaten Kepahiang.

Sementara, Surat Perintah Tugas (SPT) tertulis atas nama Asnawi, yang merupakan perpanjangan tangan untuk mengelola dan mengomandokan juru parkir di lapangan.

“Ada juga hal janggal dengan SPT tersebut dengan tanggal dikeluarkan 8 Januari, padahal kegaitan mutasi jabatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepahiang, berlansung 7 Januari, dan pemberian SPT tertanggal 20 Januari,” kata Qt salah seorang nara sumber berita ini kepada wartawan.

Namun baru sehari berselang, lanjut dia, SPT dipegang atas nama Asnawi, kenyataan di lapangn pekerjaan tersebut diambil alih atas nama Jamal yang nota bene tidak memegang SPT. “Namun dia (Jamal, red) memungut tagihan kepada para Juru parkir di beberapa lokasi parkir dan itu diakui yang bersangkutan,” kata nara sumber ini lagi.

Tentu saja terahg dia, ini bertentangan dengan isi SPT tersebut. Sebab, pada point ke-4 SPT dijelaskan untuk tidak mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. “Dan, pada poin nomor 7 SPT dijelaskan juga bahwa dilarang meyewakan lokasi parkir kepada para pedagang atau pihak lain,” urainya.

Sementara itu kata nara sumber itu, Kabid Lalu Lintas Kabupaten Kepahiang, Sainubi saat dikonfirmasi menjelaskan, bahwa SPT parkir saat ini dilaksanakan oleh satu orang saja dengan satu pintu agar PAD terealisasi, yang sebelumnya dipegang 4 orang pengelola dengan SPT yang berbeda.

“Namun pada kenyataannya di lapangan setelah SPT pengelola hanya satu pintu namun tetap melanggar point point yang dibuat dalam perjanjian SPT tersebut,” ungkapnya.

Tentu saja kata dia, tidak tercapainya PAD Parkir di Kabupaten Kepahiang sebenarnya bukan dengan menekan pengelola parkir. “Namun sebaliknya pengelolaan dan pembenahan harus dilakukan pihak Dinas Perhubungan untuk mengupayakan peningkatan PAD,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Lalu Lintas Kabupaten Kepahyang, Sainubi menjelaskan, dirubahhya pola pengelolaan parkir, itu dalam rangka mencegah kebocoran PAD dari sektor parkir.

“Inikan upaya kita untuk mencegah kedepannya agar PAD dari sektor parkir tidak terjadi kebocoran,” terang dia. (KHS-06)