Status Perkara Dugaan Korupsi Pengadaan Masker Mura Naik Tahap Penyelidikan

 

Silampari Online,

Bacaan Lainnya

Musi Rawas –Kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan masker tahun 2020 di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Musi Rawas memasuki tahap baru. Ini setelah koprs adyaksa menaikkan status dari tahap pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) menjadi penyelidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Welly Ade Chaidir melalui Kepala Seksi Intelijen, Aantomo, SH kepada Silampari Online, Kamis (7/1/2021) mengatakan, bahwa proses pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terhadap perkara dugaan Penyimpangan  pengadaan masker di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Mura pada tahun anggaran 2020 sudah selesai dilaksanakan.

“Selanjutnya kami naikan statusnya menjadi penyelidikan,” ujar Aan Tomo.

Dalam waktu dekat pihak Kejaksaan Negeri Lubuklinggau akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut, setelah proses penyelidikan selesai dilakukan baru kemudian akan diketahui status hukumnya  apakah pidana atau administrasi. “Status hukumnya bisa pidana atau administrasi,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura ditahun 2020 telah Merealokasi Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 di Tahap II melalui Program Kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop dan UKM) Mura, untuk Pengadaan Masker dengan anggaran sekitar Rp.3 milyar.

Penggunaan dana, “Covid” pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menegah (Diskop UKM) Mura terhadap Pengadaan Masker diduga telah terjadi Penyimpangan.

Informasi dihimpun dari sumber yang tepercaya yang namanya minta dirahasiakan mengungkapkan terkait pengadaan masker yang dibiayai dari anggaran Covid pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah ada potensi terjadi penyimpangan baik teknis dan pelaksanaanya, untuk jumlah yang diproduksi sebanyak 400.000 Masker, dengan nilai anggaran Rp.3 milyar, dalam Kontrak biaya masker per buah sekitar Rp.7,500 ribu dengan bekerjasama pihak Koperasi yang ada di Kecamatan Purwodadi.

“Saya, menduga pengadaan Masker itu Mark Up”. Dan, legalitas pihak Koperasi yang ditunjuk Dinas patut dicurigai.” Dinas, menunjuk Koperasi di Kec.Purwodadi, dan Koperasi merekrut UKM,” ungkap Sumber yang tidak mau disebutkan namanya tersebut. (Tim)