Stok Obat Terancam Habis

SILAMPARI ONLINE,

Tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD mencapai Rp 10 miliar, menjadi sorotan Walikota (Wako) Ir H Ridho Yahya MM.

Muat Lebih

Ridho, sapaan akrabnya menyarankan, agar BPJS Kesehatan segera membayar tunggakan tersebut. Pasalnya, juga menganggu operasional RSUD.

“Laporan dari Direktur RSUD, tunggakan BPJS Kesehatan mencapai Rp 10 miliar,” aku suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini, Jumat lalu (8/11).

Ridho, sapaan akrabnya telah melakukan stressing menyurati BPJS Kesehata membayar tunggakannya. Agar operasional RSUD tidak terganggu.

“RSUD sudah menyurati BPJS Kesehatan, untuk segera membayar tunggakan Rp 10 miliar tersebut segera. Jika tidak dibayar, pelayanan kesehatan bakal terganggu,” ucap orang nomor satu di Kota Nanas ini.

Senada juga dibenarkan Direktur RSUD, dr H Efrizal Syamsuddin MM membenarkan, kalau tunggakan BPJS Kesehatan di RSUD telah terverifikasi mencapai Rp 10 miliar.

“Keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan di RSUD jelas berimbas pada pelayanan kesehatan, khususnya cash flow RSUD. Termasuk penyediaan obat bagi pasien,” ujar Efrizal, sapaan akrabnya.

Sambungnya, kebutuhan obat di RSUD sendiri tinggal sebulan lagi. Jika pembayaran juga tidak dilakukan, artinya pasien kita terancam tidak dapat obat.

“Sebagai RS, kita bisa menolak pasien. Meski, BPJS Kesehatan mengalami keterlambatan pembayaran. Pelayanan tetap jalan, tetapi obat tidak bisa tidak. Sebulan, setidaknya butuh Rp 3 miliar tagihannya. Kalau kita tidak sanggup membayar, artinya suplai obat tidak bisa dipasok,” terangnya.

Soal rencana, peminjaman uang ke bank. Sejauh ini, kata dia, masih dalam pengkajian pihaknya. Untuk menanggulangi, keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

“Harapan kita, klaim pembayaran BPJS Kesehatan segera dibayar. Sehingga, cash flow RSUD tidak terganggu. Pembayaran obat bagi pasien bisa dilakukan,” ucapnya.

Terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu SE AAK Apt menerangkan, tidak memungkiri soal tunggakan itu.

“Karena, alokasi dana dari pusat belum ada. Soal pembayaran tunggakan BPJS Kesehatan, sudah menjadi komitmennya dan sudah jelas regulasinya. Ada denda keterlambatan dan juga dibayar,” ucapnya.

Yuni mengatakan, kondisi ini terjadi di seluruh RS di Indonesia. Agar tidak terganggu pelayanan, sudah disarankan supaya RSUD mengajukan pinjaman ke bank.

“Nanti setelah ada pembayaran dari kita, dibayarkan ke bank dan bunganya dari denda keterlambatan,” tukasnya.

Solusi defisit BPJS Kesehatan, menyebabkan tunggakan pembayaran. Akunya, sudah diambil kebijakan oleh Pemerintah dengan melakukan penyesuaian tarif iuran.

“Mulai diberlakukan regulasinya, awal 2020. Semoga saja, tidak ada tunggakan klaim pembayaran lagi,” pungkasnya.

*Sumber Prabumulih Pos