Suhada : Silahkan Lapor ke BPJS

Suhada, Ketua Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau

Silampari Online,

LUBUKLINGGAU-Komisi II DPRD Kota Lubuklinggau meminta kepada seluruh manajemen rumah sakit, agar meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien. Khususnya, masyarakat yang menggunakan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, baik Mandiri atau non Mandiri. Sebab, terdengar kabar kurang sedap bahwa rumah sakit membatasi pasien yang berobat saat menginap.

Muat Lebih

“Ada pengaduan warga, bahwa bila kita pakai BPJS dan dirawat di rumah sakit, dibatasi selama tiga hari atau tujuh hari disuruh pulang, lalu disambung lagi,” ungkap Suhada.

Namun demikian, sambung dia, pihaknya meyakini pelayanan Rumah Sakit di Kota Lubuklinggau dengan menggunakan BPJS tidak ada batasan masa pengobatan saat menginap. Untuk itu, bila ada pasien sudah dirawat sampai tiga hari, lalu pihak rumah sakit membolehkan pulang. Jangan disalahartikan, bahwa pelayanan kesehatan dibatasi. Tapi ada pertimbangan lain, dari dokter, pasien bisa menjalani perawatan di rumah.

“Ya, kalau memang terpaksa, rumah sakit itu dilaporkan ke pihak BPJS agar ditindaklanjuti. Sebab, tidak ada aturan pembatasan pengobatan pasien,” terang Suhada.

Selain itu, politisi PKS yang mencalonkan diri ke DPRD Sumsel ini menyampaikan, pada 31 Desember 2018 lalu, DPRD mengadakan rapat dengar pendapat dengan manajemen Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Lubuklinggau. Lalu adakan pertemuan dengan BPJS Sumsel pada 3 Januari 2019. Dalam rapat itu, pihak BPJS membahas tentang program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Lubuklinggau.

“Hasil pertemuan itu, tahun ini (2019), jamkesda Kota Lubuklinggau ada penambahan 10.000 orang yang dibiayai Pemkot Lubuklinggau,” kata Suhada.

Terpisah, sedikitnya 156.422 jiwa warga miskin yang masuk dalam basis data terpadu (BDT) atau masyarakat miskin diusulkan menerima pemberian bantuan iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS kesehatan. Namun, sebelum warga tersebut menerima kartu KIS maka untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis menggunakan surat rekomendasi.

Hal ini disampaikan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Musi Rawas (Mura) Agus Susanto, melalui Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas Anggraini Triwahyuni saat diwawancarai Harian Silampari, Senin (7/1) diruang kerjanya.

Dijelaskannya, bahwa pihaknya mengeluarkan data BDT atau warga miskin di Mura sebanyak 156.422 jiwa yang akan diusulkan mendapatkan KIS-PBI yang diusulkan melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Mura.

“Untuk Dinsos mengeluarkan data terkait jumlah warga miskin yang diusulkan menerima PBI untuk mendapatkan pelayanan pengobatan gratis,”jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa sebelum kartu KIS dikeluarkan oleh Dinsos maka untuk mendapatkan pelayanan pengobatan akan dikeluarkan rekomendasi bagi masyarakat miskin yang masuk dalam BDT tersebut.

“Untuk sejauh ini baru empat rekomendasi yang kita keluarkan bagi warga miskin yang akan mendapatkan pengobatan gratis ke fasilitas pemerintahan yakni RSUD Dr Sobirin dan Puskesmas,”terangnya.

Menurutnya, untuk tahun 2020 mendatang pihaknya akan kembali mengusulkan masyarakat miskin menerima KIS-PBI. Karena memang, setiap tahunnya jumlah warga miskin selalu berubah atau dinamis.

“Memang untuk saat ini kita dituntut agar seluruh warga harus tercover KIS-BPJS baik kelas I, II dan III. Namun, pemerintah menyanggupi KIS PBI untuk kelas III,”ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Hj Milpta Hulummi melalui Survelen dan Imunisasi Ari Winarko menjelaskan, bahwa dalam upaya mengintegrasikan program Jamsoskes ke program JKN-KIS Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura sudah mengalokasikan anggaran.

“Untuk tahun 2019 ini setidaknya ada 33 ribu jiwa menjadi peserta prime Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) PBI,”pungkasnya. (HS-03)