Targetkan Penyelesaian Dua PR Tapal Batas Desa

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI</div></small> Kabag Tapem Setda Kabupaten Mura, Risman Sudarisman

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Musi Rawas (Mura) memastikan ditahun 2018 setidaknya ada dua masalah tapal batas hingga kini belum selesai. Sehingga, ditargetkan dua pekerjaan rumah (PR) sengketa tersebut akan difasilitasi penyelesaiannya.

Muat Lebih

“Untuk tahun 2018 Tapem menangani dua permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa tapal batas Desa,”jelas Kepala Tapem Setda Kabupaten Mura, Risman Sudarisman melalui Kasubag Administrasi Kewilayaan Bambang Irawan kepada Harian Silampari, Selasa (8/1) diruang kerjanya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa kedua permohonan itu yakni Desa Sungai Pinang dengan Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan dan Desa Kota Baru dengan Desa Raksa Budi Kecamatan Bulang Tengah Suku (BTS) Ulu.

“Untuk Kota Baru dengan Raksa Budi sudah pernah rapat satu kali sedangkan Desa Semagus Baru dengan Desa Sungai Pinang prosesnya sudah ada titik arah penyelesaian. Namun, saat ini terkendala pertimbangan teknis lebih detail,”terangnya.
Menurutnya, karena dua permohonan mediasi penyelesaian tapal batas Desa itu belum selesai ditahun 2018. Maka akan dilanjutkan ditahun 2019 ini untuk fasilitas penyelesaiannya.

“Kalau Sungai Pinang dan Semagus itu sudah mau selesai. Sebab, hanya menunggu pertimbangan teknisnya lagi. Sedangkan Raksa Budi dengan Kota Baru akan kita adakan rapat kembali,”bebernya.

Selain itu, dalam penyelesaian tapal batas Desa secara mediasi atau musyawarah mupakat akan diselesaikan sesuai dengan aturan Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan batas Desa

“Permendagri tentang penetapan tapal batas Desa tertuang dalam Pasal 19 bahwa hal perselisihan batas Desa yang tidak mencapai secara mupakat penyelesainya melalui peraturan bupati (Perbup),”bebernya.

Terlepas dari itu, pihaknya menghimbau kepada Desa yang mempunyai masalah batas Desa belum ditangani ditahun 2018. Maka hendaknya Kepala Desa (Kades) untuk mengajukan surat permohonan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Mura melalui Tapem.

“Untuk tahun ini direncanakan akan adanya kegiatan penetapan dan penegasan batas yang dikoordinir Tapem secara langsung dengan melacak batas Desa mulai dari peta yang disesuaikan kondisi dilapangan agar nantinya dibuat garis batas untuk disepakati kedua Desa yang saling berbatasan satu sama lain agar tidak akan terjadi klaim dan terpenting zero konflik batas Desa,”ungkapnya,

Sementara itu, Camat Kecamatan Muara Lakitan, Prewaan Novio mengakui bahwa dari 19 Desa yang ada di Kecamatannya tersebut belum ada satupun kesepakatan terkait permasalahan tapal batas Desa antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, kedepan masalah ini menjadi salah satu prioritas untuk diselesaikan.

“Pada dasarnya kami Pemerintah Kecamatan siap mendukung Tapem untuk secara bersama-sama menyelesaikan masalah tapal batas Desa didalam Mura umumnya dan Muara Lakitan khususnya,”pungkasnya. (HS-03)