oleh

Tenaga Kesehatan RS Siti Aisyah Banyak Mengundurkan Diri

-Lubuklinggau-314 Dibaca

Silampari Online 

LUBUKLINGGAU-  Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Aisyah (RSSA) di Kota Lubuklinggau sedang kesulitan keuangan untuk membiayai operasional biaya rumah sakit. Akibatnnya banyak tenaga kesehatan di RS kebanggaan masyarakat Sebiduk Semare ini mengundurkan diri karena masalah gaji.

Hal itu terungkap setelah Sekda Lubuklinggau, H A Rahman Sani memimpin rapat pembahasan RSUD Siti Aisyah sebagai UPT Dinas Organisasi Bersifat Khusus Bidang Kesehatan berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Op Room Dayang Torek Lantai 3 Kantor Wali Kota Lubuklinggau ini menurutnya perlu evaluasi menyeluruh. Sehingga pelayanan rumah sakit bisa optimal sebagaimana diharapkan.

“Untuk itu harus dicari solusi secara bersama-sama guna mengatasi masalah tersebut. Rumah sakit adalah bagian otonomi khusus, makanya perlu komunikasi dan kerjasama sehingga masalah yang ada dapat teratasi,” katanya, Jum’at (5/3/2021).

Dikatakannya, berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, ada beberapa pasal yang akan diubah diantaranya Pasal 43 dan 44 dimana drafnya sudah dibuat. Proses pengalihannya tetap menjadi tanggung jawab rumah sakit.

“Sedangkan masalah gaji segera diselesaikan, jangan sampai lebih banyak lagi kehilangan tenaga kesehatan.  Manfaatkan rumah sakit sebagai tempat vaksinasi Covid-19,”ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah, dr. Charlie menyampaikan permasalahan di tempatnya adalah pada sistem keuangan pada saat Covid -19 mengakibatkan biaya operasional mengalami kendala.

“Kendala yang dihadapi adalah biaya pembelian obat yang tidak bisa tertutupi oleh pihak rumah sakit dimana sebelumnya hal ini tidak pernah terjadi hal di rumah sakit kita,”aku Direktur.

Sedangkan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau, Cikwi menyampaikan salah satu tujuan rapat ini adalah bagaimana menyamakan persepsi agar kegiatan rumah sakit berjalan lancar. Untuk itu, perlunya membuat kebijakan agar keuangan dan masalah administrasi berjalan lancar. Diantaranya membuat rencana kerja (Renja) hal ini sesuai dengan Permendagri No. 90/2019 mengenai Perencanaan Keuangan Daerah.

“Apalagi berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019, RS adalah bagian dari Dinas Kesehatan,”pungkasnya. (Tribun/Musyanto)