Terkait Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

ilustrasi pilkada serentak

FIN.CO.ID, JAKARTA – Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra. Pertimbangan lembaga penyelenggara pemilu untuk mencari opsi dinilai melebihi kewenangan. Kesadaran partai politik untuk mengusung kadernya dinilai lebih efektif.

Pengamat Politik Nasional Emrus Sihombing mengatakan, hal tersebut adalah soal demokrasi. Sehingga bukan menjadi ranah dan wewenang KPU. Menurutnya, KPU hanya sebatas pelaksana. “Ini urusan partai. Jika independen juga bukan urusan KPU. Kita seharusnya meminta partai untuk menyiapkan kader-kadernya. Memunculkan calon terbaik untuk dipilih masyarakat. Jika memang kenyataannya hanya satu calon, deklarasikan saja,” kata Emrus kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Kamis (8/8).

Bacaan Lainnya

Akademisi Universitas Pelita Harapan ini menyatakan, jika dilihat lebih jauh dari aspek demokrasi, tidak ada check and balance yang dilakukan legislatif. Jika semuanya adalah pengusung. “Berbeda jika hanya menjadi pendukung. Ada kemungkinan di tengah jalan akan berbelok dan memberikan check and balance kepada pemerintah,” imbuhnya.

Menurutnya, fenomena munculnya satu calon dalam Pilkada adalah kurang baiknya manajemen partai. Parpol diminta lebih cermat dalam mencari kader. Sehingga akan muncul sosok pemimpin yang disukai rakyatnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari cara mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, segala opsi akan dipertimbangkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memunculkan persaingan di pilkada. “Dalam Peraturan KPU (PKPU) mendatang mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal,” ujar Wahyu.

KPU juga berencana membatasi persentase maksimal koalisi partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah. Pembatasan ini untuk memastikan tak ada calon yang didukung oleh semua parpol dan menutup kemungkinan munculnya paslon lain.

Komisioner KPUPramono Ubaid Tantowi menyatakan draf Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada akan segera diundangkan dalam satu hingga dua hari ke depan. KPU telah berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Hukum dan HAM selaku pihak yang berwenang. “Kita sudah komunikasi terus dengan pihak Kemenkumham. Kami harap satu, dua hari ini sudah akan diundangkan. KIta juga dapat sinyal cukup positif dan akan segera ditandatangani,” ujar Pramono.

Terpisah, pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan munculnya fenomena satu pasangan calon dalam pemilu karena petahana memborong seluruh partai untuk berkoalisi. Hal ini dinilai lebih murah biaya politiknya, ketimbang head to head melawan calon lain.

Ujang menuturkan, jika hanya ada satu calon, masyarakat juga tidak diberikan hak berdemokrasi. Karena pada dasarnya, pemilu adalah persaingan kandidat terbaik yang diusung partai politik. “Kenapa bisa lebih murah? Karena tidak perlu repot-repot kampanye. Atau yang sudah menjadi rahasia umum adalah money politic yang kerap digunakan dalam pemilu,” jelas Ujang.

(khf/fin/rh)