Terkait Izin Limbah, Oknum Kades Diduga Terima Suap

Silampari Online,

LAHAT – Diduga telah menyalahgunakan jabatan, oknum Kades Perangai kecamatan Merapi Selatan, dikeluhkan warga. Pasalnya, terkait izin limbah membelah aliran sungai Laru yang dilakukan oleh manjemen PT ERA, oknum Kades beserta perangkatnya diduga menerima gratifikasi sebesar Rp150 juta dan tanpa sepengetahuan masyarakat dan tidak ada musyawarah sehingga warga desa tidak bisa lagi memanfaatkan sungai tersebut untuk kebutuhan hidup.

Muat Lebih

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perangai, Edwin mengatakan, selama menjabat, oknum kades tidak pernah melayani masyarakat bahkan jarang sekali ada ditempat disaat warga membutuhkan dan yang paling menyakitkan adalah adanya operasional PT ERA, oknum kades diduga malah memanfaatkan jabatan dengan menyalahgunakan wewenang khususnya terkait aliran limbah yang sebelumnya ditegaskan tidak boleh dibuang ke sungai.

“Faktanya mereka malah ingkar janji dengan sengaja membelah aliran sungai dan hal ini diketahui kades. Ironisnya, kades beserta perangkatnya malah mendapat suap sebesar Rp150 Juta dan kami ada bukti fotonya,” ujar Edwin.

Selain itu, oknum Kades perangai juga tidak pernah melakukan musyawarak terkait rencana pembangunan desa yang menggunakan Dana Desa (DD), sehingga membuat masyarakat semakin resah. “Kami harap yang bersangkutan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini jelas membuat warga kecewa padahal kami telah banyak berkorban untuk memenangkan dia pada waktu Pilkades tempo hari,” katanya.

Sementara itu, Yustar, salah seorang warga desa Perangai mengungkapkan, sejak PT ERA beroperasi, warga belum pernah sama sekali merasakan efek positifnya. Jangankan mrnjadi pekerja disana dana CSR yang pernah dijanjikan perusahaanpun belum pernah dinikmati baik itu dalam bentuk santunan maupun bantuan perbaikan infrastruktur desa.

“Kami sudah sangat tidak tahan dengan ulah kades, dan berharap Pemkab Lahat segera mengusut tuntas sebelum warga bertindak anarkis,” jelasnya.

Sementara itu, kepala Dinas Lingkungab Hidup H Misri mengungkapkan, secepat mungkin akan kelokasi untuk memastikan apakah brnah limbah PT ERA menyalahgunakan dengan membelah sungai.

“Jika benar tentu Pemkab Lahat tidak akan diam dan akan ada sanksi tegas yang diberikan. Sedanhkan untuk indikasi gratifikasi atau pungli seperti yang dilaporkan bukan wewenang DLH dan kita serahkan kepada pihak berwajib seperti Polisi dan kejaksaan,” pungkasnya. (HS-06)