Terkonfirmasi Positif Covid 19, Anas : Anggota PPS Akan Dikarantina

Ketua KPU Musi Rawas, Anasta Tias menegaskan setiap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2020, dilarang bertugas melakukan verifikasi faktual (verfak) berkas dukungan paslon perseorangan bila hasil rapid tes reaktif. "Jika terkonfirmasi Positif, anggota PPS akan dikarantina," tandas Anas kepada wartawan Online, Jumat (26/6/2020).

SILAMPARI ONLINE,

MUSIRAWAS – Ketua KPU Musi Rawas, Anasta Tias menegaskan setiap anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2020, dilarang bertugas melakukan verifikasi faktual (verfak) berkas dukungan paslon perseorangan bila hasil rapid tes reaktif.
“Jika terkonfirmasi Positif, anggota PPS akan dikarantina,” tandas Anas kepada wartawan Online, Jumat (26/6/2020).

Bacaan Lainnya

Sesuai arahan dan SE KPU RI, penyelenggaraan Pilkada 2020 harus mematuhi protokol kesehatan. Semua jajaran penyelenggara termasuk panitia adhock, harus sehat dan bebas dari penularan Covid-19. Saat ini PPS sedang menjalani rapid tes, mereka tidak akan kami tugaskan melakukan verfak bila hasil rapid tes reaktif. Meski begitu lanjut Anas, sejauh ini pihaknya belum mengetahui hasil rapid tes yang dilakukan terhadap PPS. Setelah rapid tes PPS rampung, hasilnya akan dikoordinasikan lagi dengan gugus tugas kabupaten.
“Rencananya rapid tes PPS ini dilaksanakan bertahap selama tiga hari hingga Sabtu (27/6),” jelasnya.

Nanti hasil rapid tes akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Kalau ada yang reaktif, KPU meminta agar melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Kemudian petugas gugus tugas akan melakukan tes swab. Anas menambahkan, tugas-tugas PPS yang positif Covid-19 akan diambil alih PPK selama tahapan Pilkada berlangsung . “Kalu masalah PAW, kami belum dapat petunjuk. Namun sementara ini, PPS postifi covid-19 tidak akan kami tugaskan lagi termasuk melakukan verfak dukungan perseorangan,” jelas Anas.

Prinsipnya lanjut Anas, pihaknya menginginkan dan memastikan bahwa semua jajaran penyelenggara harus sehat, termasuk PPS yang akan melakukan verfak dukungan perseorangan. “Bukan malah jadi cluster baru penyebaran covid. Sebab PPS nantinya akan berinteraksi langsung dengan masyarakat meski sudah dibekali APD standar, ” ujar dia.

Divisi Teknis dan Penyelenggara Pilkada 2020, Sandi menjelaskan hal senada. Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 termasuk teknis pelaksanaan verfak berkas dukungan paslon perseorangan, harus mengikuti prosedur dan standar protokol kesehatan penanganan Covid-19, sesuai SE KPU RI Nomor 20, 481 dan 491.

“Hingga hari ini, Jumat (26/6) sekitar dua pertiga dari 598 Anggota PPS sudah menjalani rapid tes. Sabtu (27/6), dijadwalkan rampung secara keseluruhan dan bisa diketahui hasilnya setelah berkoordinasi dengan gugus tugas. Selanjutnya kami akan melakukan persiapan untuk mendistribusikan berkas dukungan kepada PPS, ” kata Apandi. (*)