Tidak Pasang Tapping Box, Sanksi Menanti

SILAMPARI ONLINE

LUBUKLINGGAU – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggau bakal memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak mau dipasangkan Tapping Box, maka bisa dikenakan sanksi penutupan tempat usaha dan dicabut izin usahanya.

Muat Lebih

Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau, Imam Senen usai melaksanakan penandatanganan kerja sama di Ops Moneng Sepati, Rabu (14/8)

“Langkah kita, pertama melakukan pendekatan bahwa kami ingin bermitra, tapi kalau mereka masih tidak mau juga baru kita berikan sanksi hingga penutupan tempat usaha dan dicabut izinnya,”tegas Imam.

Langkah selanjutnya, sambung Imam tim yang sudah dibentuk akan mendata pajak yang potensial, dan tindaklanjutnya pemasangan tapping Box. “ Sekarang tidak bisa main-main lagi memang harus lebih serius lagi, karena datanya harus dilaporkan ke KPK,”tambahnya. Dimana sebelumnya, sambung dia Tapping box sudah terpasang sebanyak 14 box, dan kemarin sedang berlangsung pemasangan tapping Box sebanyak 2 unit lagi.

“Seharusnya 70 tapping box, memang kita banyak kendala pertama terbatasnya personil, waktu mereka, sewaktu kita mendatangi pelaku usaha, ada yang menolak dan berdalih. Ini memperlambat kami,”katanya.
Agak memerlambatlah. Untuk pelaku usaha yang ada di Kota Lubuklinggau yang terdata seperti pajak hotel, restoran dan hiburan ada lebih kurang 400 san.  Pencapaian Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Lubuklinggau masih 14 persen. Artinya, masih ada 86 persen lagi untuk mengejar perlunasan PBB-P2 tersebut, sedangkan jatuh temponya hanya tinggal dua bulan lagi.

“PBB-P2 ini berdasarkan evaluasi kita sangat minim sekali realisasinya. Baru sekitar 14 persen sedangkan jatuh temponya hanya tinggal 2 bulan lagi. 14 persen jika dirupiahkan kurang lebih Rp.900 juta dari target hampir Rp. 6 miliar,”jelasnya.

Imam mengakui dalam evaluasi itu ada dua kendala yang dihadapi pertama, petugas yang memang kurang rutin dalam menagih dan juga ada masyarakatnya yang malas membayarnya. Setelah lewat dari jatuh tempo maka wajib pajak bakal dikenakan denda perbulannya. “Jatuh temponya pada 30 September nanti, kalau lewat dari itu tidak membayar maka mereka akan dikenakan denda 2 persen setiap bulannya,”pungkasnya. (HS-01)