Transaksi Non Tunai Pemkot Diatas 70 Persen

Silampari Online,

PRABUMULIH – Memasuki tahun kedua, sejak 1 Januari 2018 silam melaksanakan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah kota (Pemkot). Sejauh ini, Pemkot melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) telah melaksanakan transaksi non tunai hingga 70 persen.

Muat Lebih

Kepala BKD, H Jauhar Pahri Ak CA menerangkan, kalau sejumlah transaksi di lingkungan Pemkot. Sudah menerapkan, transaksi non tunai sesuai ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan.

“Memang belum sepenuhnya, namun kita secara bertahap menerapkan transaksi non tunai di lingkungan Pemkot. Pembayaran gaji, honor atau belanja modal melalui SPM LS atau TU sudah dilaksanakan dengan non tunai,” ujar Mantan Kepala Inspektorat kepada koran ini, kemarin (16/1) di ruang kerjanya.

Kata Jauhar, pembayaran gaji, SPM LS, honor, dan lain-lainnya. Termasuk, perjalanan dinas juga sudah 100 persen dilakukan dengan cara transaksi non tunai.

“Demikian juga, pembayaran proyek juga telah transaksi non tunai. Bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel (BSB), untuk pembayaran tagihan proyek dan lain-lainnya,” sebut pria alumni STAN ini.

Bebernya, termasuk juga penyaluran bantuan dari Pemkot dan juga hibah. Transaksinya sudah non tunai, penerima bantuan hanya dilakukan simbolis saja. “Sementara bantuan yang disalurkan masuk dalam rekening penerimanya masing-masing, secara otomatis itu lebih efektif,” ujarnya.

Diakuinya, butuh waktu sekitar 2-3 tahun lagi, Pemkot untuk menerapkan transaksi non tunai secara keseluruhan. Nah, untuk mewujudkan itu Pemkot sendiri terus berbenah.

“Transaksi non tunai ini, jauh lebih aman dan minim penyimpangan. Karena, semua transaksi tercatat dan mudah dilacak,” ucapnya.

Kata Jauhar, penerapan transaksi non tunai untuk Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota didasari Inpres No 10/2016 dan Surat Edaran Mendagri No 910/1867/SJ pada 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai bagi Pemkot dan Pemkot.

“Sebelum melaksanakan atau menerapkannya, sosialisasi transaksi non tunai ini sendiri sudah terlebih dahulu dilakukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Termasuk juga, bendahara selaku pengelola anggaran OPD,” lanjutnya.

Kata dia, tujuan transaksi non tunai ini, supaya terciptanya pengelolaan uang yang tertib, taat pada peraturan perundang-undanfan. Lalu, efisien, ekonomis, transparan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan bermanfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Bebernya, transaksi non tunai ini merupakan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik dan sejenisnya.

“Transaksi non tunai ini, bukanlah hal yang memusingkan dan menyulitkan. Karena, selama ini secara berangsur-angsur telah dilakukan. Seperti pembayaran gaji, pembayaran proyek, dan lain-lainnya,” ucapnya.

Lanjutnya, transaksi non tunai ini mengurangi resiko kekurangan dan kerugian bayar, resiko kriminalitas dan lain-lainnya. Ke depan, transaksi non tunai ini bisa diterapkan secara bertahap dan penuh. “Sekarang ini, masih ada transaksi tunai dan non tunai. Bergantung dengan besar kecil uang yang digunakan,” bebernya. (03)