Satu Untuk Semua

Tujuh Kandidat Bakal Gantikan Sekda Muratara

77

Silampari Online,

MURATARA – Jabatan definitif Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang saat ini dijabat oleh H Abdullah Makcik akan segera berakhir. Sebentar lagi beliau memasuki masa pensiun terhitung 2 Januari 2019.

Kepala BKPSDM Muratara, Sudartoni mengatakan, sehubungan dengan belum dianggarkannya assessment eselon II A atau setingkat sekda, maka untuk menggantikan jabatan sekda definitif tersebut akan diusulkan Penjabat (Pj) Sekda.

Adapun mekanismenya, Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) mengusulkan tiga nama calon sekda kepada bupati Muratara, kemudian bupati memilih satu nama diantara tiga nama itu untuk diusulkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

“Sesuai PP Nomor 3 Tahun 2018, pengusulan satu nama calon sekda kepada gubernur itu paling lambat lima hari sebelum sekda definitif pensiun,” katanya, kemarin.

Setelah mendapat rekomendasi dari gubernur baru lah Pj Sekda bisa dilantik oleh bupati dan akan menjabat selama tiga bulan terlebih dahulu, namun apabila dalam tiga bulan belum mendapatkan sekda definitif, maka jabatan Pj Sekda itu akan diperpanjang selama tiga bulan lagi.

“Siapa yang bisa jadi Pj Sekda nanti tentu yang memenuhi syarat, pangkatnya minimal golongan IV B, sedang menduduki jabatan eselon II, dan usianya maksimal satu tahun sebelum pensiun,” jelas Sudartoni.

Dia mengakui, saat ini sudah beredar di masyarakat terkait nama-nama bakal calon pengganti Sekda Muratara, setidaknya ada tujuh nama yang digadang-gadangkan sebagai calon Pj Sekda menggantikan H Abdullah Makcik.

“Saya tidak bisa kasih komentar kalau ditanya siapa kandidat kuat calon Pj Sekda, yang jelas stok untuk sekda kita banyak, ada sekitar 15 orang, tapi yang ramai di masyarakat itu memang ada tujuh nama,” katanya.

Namun lanjut Sudartoni, siapapun yang akan melaksanakan tugas sebagai sekda, tentu harus mengetahui struktur atau komposisi jabatan yang ada, bisa menjadi pemimpin dalam tim kerja, dan bisa beradaptasi dengan setiap elemen masyarakat.

“Kemudian yang tidak kalah pentingnya bisa ‘menggendong’ bupati dan wakil bupati, serta bisa menjembatani antara Eksekutif dan Legislatif,” pungkasnya. (KHS-01)

Komentar
Loading...