Tunggu Payung Hukum Kenaikan Gaji

Silampari Online,
BATURAJA TIMUR – Pemerintah Kabupaten OKU mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan gaji perangkat desa menjadi setara dengan PNS golongan II A. Namun kenaikan gaji tersebut masih harus menunggu revisi PP no 47/2015 sebagai payung hukum kebijakan tersebut.
Hingga kini, belum diketahui kapan revisi PP tersebut selesai. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten OKU bersifat menunggu. “Selama regulasi atau payung hukumnya jelas, ya kita ikuti,” kata Sekretaris Dinas PMD OKU Yoyin Arifianto.
Yoyin, menjelaskan, gaji perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD OKU. Nilainya mencapai Rp95 milyar/tahun. Nah, dari alokasi ADD tersebut, Rp60 miliar diantaranya untuk gaji perangkat desa. Sementaranya sisanya Rp30 miliar untuk membiayai program pembangunan desa.
“Nominal gaji perangkat desa di Kabupaten OKU saat ini bervariasi. Yakni Rp2 juta untuk kades, Rp1 juta untuk kaur, kasi dan kadus. Sedangkan sekdes Rp1,7 juta,” terang Yoyin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjanjikan kenaikan gaji perangkat desa. Untuk merealisasikan janjinya tersebut, presiden berencana akan merevisi PP No 47/2015 sebagai payung hukum kebijakan tersebut. Revisi PP sendiri dijanjikan presiden paling lama dua minggu. (din/Okut POS)