Uang BPTHB Masuk Kas ke Negara Rp.5.321.181.609. Jika Ingin Memuaskan Diperdakan

FOTO : Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Dr. Bukhori usai melaksanakan penandatanganan kerja sama antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggauu bersama Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau di Op Moneng Sepati, Rabu (14/8/2019).

SILAMPARI ONLINE

LUBUKLINGGAU – Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan mempermudahkan petugas dalam menetapkan nilai tanah memang sangat penting Zona Nilai Tanah (ZNT) di Perdakan. Jika sudah diperdakan maka, akan tertata dengan baik dan pasti.

Muat Lebih

Hal ini diungkapkan langsung Kepala Kantor Pertanahan Kota Lubuklinggau, Dr. Bukhori usai melaksanakan penandatanganan kerja sama antara Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggauu bersama Badan Pertanahan Kota Lubuklinggau di Op Moneng Sepati, Rabu (14/8).

Dikatakannya, jika nantinya ZNT tersebut sudah diperdakan akan lebih tertata, mantap dan tidak bisa lagi bermain-main karena sudah dipetakan. “Misalnya, kalau 100 meter kiri kanan jalan poros itu, ini nilainya, misalnya lagi, 200 meter jalan poros itu, ini besaran nilainya. Kalau petanya kita sudah siap, tinggal perdanya belum, kalau itu sudah diperdakan, mantap,”ucapnya. Lebih lanjut, Bukhori mengatakan dari Januari hingga Juli 2019, Kantor Pertanahan telah mengumpulkan penerimaan BPHTB ke negara sebesar Rp.5.321.181.609.

Sesuai dengan rekapitulasi BPHTB dari kegiatan peralihan hak dan pendaftaran pertama kali, peralihan hak BPHTB Januari hingga Juli dengan total Rp.3.233.200.140, PPh final sebesar Rp.1.814.968.794. Sedangkan pendaftaran tanah pertama kali yakni, pencapaian BPHTB nya Rp.273.012.675.

“Jadi, total keseluruhan uang yang sudah terkumpul ke negara sebesar Rp.5.321.181.609,”ujarnya.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan negara BPHTB di Kota Lubuklinggau, tegasnya sangat dipengaruhi oleh tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, pertama moral, SDM dan sistem. “Tiga ini tidak bisa terlepas. Jadi, jangan sistem saja yang diperbaharui moral dan SDM sangat penting sekali,”terangnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Lubuklinggau, Imam Senen mengakui sangat setuju jika ZNT ini diperdakan. “Ketika ZNT ini sudah diperdakan, pastinya mempermudah petugas kita dalam penetapan,”ungkapnya.

Ditambahnya, ZNT ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Misalnya kalau tanah itu panjangnya tiga meter, Kalau sudah menggunakan ZNT ini sudah ada nilai ketetapannya, satu meter misalnya Rp.500 ribu, ya Rp500 ribu itulah nilainya.

“Kalau ukurannya sudah pas, dan letaknya sudah sesuai dengan ZNT nya. Kalau nak pas nian, ya harus diperdakan, sekarang baru perwalnya saja belum diperdakan,”pungkasnya.(HS-01)