Usaha Kandang Ayam Kemitraan, Ilegal

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : KRISMANTO/HARIAN SILAMPARI</div></small> <strong>ILEGAL : </strong> Salah satu usaha kandang ayam kemitraan dengan masyarakat dan sebagian besar diantaranya ilegal, Sabtu (19/1).

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Musi Rawas (Mura) memastikan semua usaha kandang ayam kemitraan ilegal.

Muat Lebih

Sebab, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembuatan izin.

“Untuk pembuatan izin kandang ayam potong harus ada rekom dari Distanak. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada satupun rekom yang kita keluarkan,”jelas Plt Kepala Distanak Kabupaten Mura, Tohirin melalui Kepala Bidang (Kabid) Nakeswan, dr Hewan Marzuki kepada Harian Silampari.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, untuk upaya penertiban usaha kandang ayam potong. Maka pihaknya sudah melakukan berkoordinasi dengan mitra dari usaha ayam potong di tengah-tengah masyarakat.

“Dalam koordinasi tersebut kita minta pendirian usaha kandang tidak terlalu dekat dengan perkampungan atau permukiman masyarakat,”terangnya.

Sesuai aturan bahwa jarak kandang ayam dengan permukiman minimal harus 2,5 kilometer (KM) untuk mencegah lalat tidak masuk atau terbang ke permukiman masyarakat.

“Kalau jaraknya tidak mencapai 2,5 KM maka kita minta agar kandang ayam tersebut dapat dipindah. Sebab, bila tidak dikhawatirkan bisa meresahkan masyarakat khususnya dampak lingkungan akibat bau busuk,”bebernya.

Terlepas dari itu, untuk penertiban bisa dilakukan khususnya meminta pemilik kandang kemitraan tersebut menutupnya. Terutama, kandang ayam yang tidak mengantongi izin serta meresahkan atau dekat dengan permukiman masyarakat.

“Intinya kita imbau kepada masyarakat bilamana ada kandang ayam potong yang meresahkan masyarakat maka hendaknya dilaporkan untuk penanganannya,”paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Mura, Hermerrudin didampingi Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan, Agus Suprio, mengakui sebelumnya hanya aada satu titik usaha ternak ayam yang mengantongi surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) dan izin lingkungan tepatnya di Desa Babat Kecamatan Terawas dan saat ini sudah habis masa berlaku.

“Untuk SPPL dikeluarkan untuk masa satu tahun. Dimana, untuk syarat dikeluarkannya surat tersebut harus disetujui tetangga sekitar, rekomendasi Kepala Desa (Kades), camat, rekomendasi izin Dinas Peternakan, TDP, SITU serta SIUP,”tutur Hermerrudin.

Selain itu, usaha ternak ayam dibawah 30 ribu wajib ada SPPL dan bila diatas jumlah tersebut harus ada UKL dan UPL. Sebab, dengan begitu maka tentunya bisa dilakukan pengawasan mengenai usaha tersebut terutama pencemaran lingkungannya.

“Kalau ada SPPL ataupun UKL serta UPL maka memudahkan kita dalam pengawasannya mengenai pengelolaan kandang tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak,”pungkasnya. (HS-03)