Usulkan pengadaan mobil rekaman E-KTP

<small> <div style="text-align:right;">FOTO : NET</div></small>Ilustrasi

Silampari Online,

REJANG LEBONG – Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong,(RL) akan mengusulkan pengadaan mobil perekaman data Kartu Tanda Penduduk (KTP) keliling pada penyusunan APBD setempat 2020 mendatang.

Muat Lebih

Kepala Disdukcapil Rejang Lebong, Muradi mengusulkan pengadaan mobil perekaman data keliling tersebut untuk menjangkau masyarakat dalam 15 kecamatan terutama yang tidak bisa datang ke kantor dinas terkait untuk melakukan perekaman data KTP elektronik.

“ perekaman data KTP elektronik hanya bisa dilakukan di kantor Disdukcapil Rejang Lebong. Namun, kaum jompo, penyandang disabilitas maupun warga yang sakit tidak bisa mendatangi kantor Disdukcapil, sehingga bisa kita datangi langsung,jika kita sudah memiliki mobil perekaman E-KTP yang memadai “ terang Muradi

Pengadaan kendaraan yang akan dilengkapi dengan sarana prasana pendukungnya itu, berkisar Rp 1 miliar, dan sejauh ini sudah mereka koordinasikan ke Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Pemkab Rejang Lebong

“ namun tentunya kita akan koordinasikan dengan TPAD dan akan segera disusun untuk diajukan pada APBD murni tahun 2020 mendatang artinya usulan ini sudah harus masuk oktober mendatang “ kata Muradi

Sementara itu Kabid Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Mei Susanti Harahap, menambahkan sampai dengan 8 Mei lalu jumlah warga yang sudah melakukan perekaman data sepanjang 2019 ini mencapai 4.427 jiwa baik yang datang langsung atau merekam di mobil keliling termasuk juga penderita gangguan jiwa ringan.

“ untuk yang sakit bisa kita datangi langsung jika nantinya sudah ada mobil perekaman data keliling. Saat ini mobil perekaman data keliling yang kita gunakan peralatannya dibawa dari kantor seperti komputer, mesin genset dan lainnya, jadi bukan yang permanen,”

Pembuatan KTP untuk kaum jompo, penderita sakit seperti lumpuh maupun penyakit jiwa sangat penting sekali guna mengurus jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan maupun bantuan sosial lainnya yang mengharuskan mereka memiliki NIK dan KTP atau KK.(HS-06)