Wabup Buka Musrenbang di Bermani Ilir

BUKA : Wakil Bupati Kepahiang, Netti Herawati SSos saat membuka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Bermani Ilir, di aula Kecamatan Bermani Ilir, Senin (17/2/2020). Foto : Darul Qutni/Silampari Online.

SILAMPARI ONLINE, KEPAHIANG – Wakil Bupati Kepahiang, Netti Herawati SSos membuka Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan Bermani Ilir, di aula Kecamatan Bermani Ilir, Senin (17/2).

Musrenbang RKPD ini dihadiri juga Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan SP; Kapolsek Bermani Ilir, Iptu Irwan Saragih; Babinsa, Bhabinkamtibmas, Plt Kepala Bapeda Kepahiang dan jajaran, Kepala OPD, Kepala Desa, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam wilayah Kecamatan Bermani Ilir, Kepahiang.

Muat Lebih

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepahiang, Neti Herawati SSos megaku sangat bersyukur dapat berbicara di depan forum Musrenbang ini. Mewakili Bupati Kepahiang dan mewakili kaum perempuan di Kabupaten Kepahiang, dia meminta Bappeda Kepahiang untuk fokus pada perencanaan pemberantasan kemiskinan, pendampingan lansia dan perlindungan perempuan dan anak.

“Di Kepahiang banyak sekali laporan terhadap kekerasan perempuan dan anak, tindak asusila dan kekarasan. Bukan hanya perempuan tetapi menimpa juga pada anak laki-laki. Tolonglah fokuskan anggaran terhadap masalah ini, saya sudah ditegur Kapolres kenapa pemerintah belum bergerak terhadap permasalahan ini,” sampai Neti.

Sementara, Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan dalam kesempatan itu mengatakan, agar dalam pembahasan mengenai pembangunan perlu adanya komunikasi yang intens antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten kepahiang dan DPRD Kepahaing, sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat bisa direspon dengan baik.

“Melalui Musrenbang ini dapat kita rangkum semua kebutuhan masyarakat, tentunya tetap mengedepankan skala prioritas karena berhubungan dengan ketersedian anggaran,” kata Windra.

Windra menyebut, APBD Kabupaten Kepahiang saat ini diangka Rp 800 miliyar dan 50 persennya adalah belanja pegawai termasuk kades dan perangkat desa. Belum lagi tambah dia, saat ini terbitnya PP 11 Tahun 2019 tentang penyesuaian besaran penghasilan perangkat desa tentunya hal ini harus kembali disesuaikan.

“Kami di DPRD mendukung permintaan kades dan perangkat desa ini tentu dengan pertimbangan kades dan perangkatnya adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat di desa,” akunya.

Namun demikian, lanjut dia, kembali lagi ke perhitungan, ketersediaan anggaran yang dimiliki daerah. “Untuk 2021 fokus pembangunan Kabupaten Kepahiang tetap pada peningkatan infrastruktur dan peningkatan SDM yang muara akhirnya tetap pada peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (KHS-06)