Wabup Yulius Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana

HADIRI : Wabup Yulius Maulana (tengah) saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Selasa (4/1). Foto : Istimewa.

SILAMPARI ONLINE, EMPAT LAWANG – Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Wakil Bupati Empat Lawang, Yulius Maulana menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2020 yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Jakarta, Selasa (4/1).

“Pemerintah daaerah bersama masyarakat harus  selalu dan tangguh terhadap adanya setiap bencana,” kata Yulius melalui saluran telpon, usai menghadiri rakornas tersebut kepada wartawan.

Muat Lebih

Yulius menegaskan sesuai yang disampaikan Presiden saat membuka Rakornas itu, bahwa bencana urusan bersama, bukan urusan pemeritah pusat atau daerah semata namun sinergisitas pemerintah daerah dan pusat serta masyarakat.  Maknya semua stekholder yang ada di Empat Lawang, harus siap secara bersama menghadapi dan menanggulangi setiap bencana yang datang. 

“Kta harus bersatu,  karena ini urusan bersama bukannhanya tanggung jawab pusat atau daerah. Masyarakat dan semua pihak ikut,” imbuh Yulius. 

Sementara, Kepala BPBD Empat Lawang, Kuswinarto menyampaikan, ada beberapa poin penting yang harus dipahami dan implementasikan di daerah khusunya di Empat Lawang terkait intruksi Presiden. 

“Diantaranya tantangan yang masih dihadapi yaitu bagaimana menyikapi ancaman maupun bencana, sering tergagap dalam tahapan manajemen bencana, seperti menghadapi bencana, memperbaiki kerusakan infrastruktur,  penanganan penyintas ataupun saat pemulihan, terang Kuswinarto.

Pada pembukaan Rakornas PB 2020 ini urai dia, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin perintah kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana. Pertama, kata dia, seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah harus bersama-sama, bersinergi untuk upaya pencegahan, mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan. 

“Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Sigap terhadap potensi ancaman bahaya sesuai dengan karakteristik wilayah, baik geologi, vulkanologi, limbah, hidrometeorologi, biologi, pencemaran lingkungan,” tambah dia.

Selanjutnya kedua, lanjut Kuswinarto, setiap gubernur, bupati dan walikota harus segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas. 

“Ketiga penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif,  ‘Pentahelix’ yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik,” paparnya.

Keempat sambung Kuswinanrto, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana, penataan kelembagaan yang mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024.

“Juga disampaikan, kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk turut serta dalam mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Pengerahan dan dukungan secara nasional hingga ke tataran daerah yang dapat bersinergi dengan baik bersama pemerintah pusat dan daerah, tandasnya.

Lebih jauh Winarto menyampaikan bahwa Rakornas PB 2020 ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu diselenggarakan BNPB untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, BPBD, serta para pemangku kepentingan terkait guna membahas tantangan dan mendapatkan rumusan kebijakan serta strategi penanggulangan bencana yang lebih baik di masa depan.(frz)