Waw…Tiga Kecamatan Rawan Money Politic 

Petisi; Ketua Panwaslu Mura, Khoirul Anwar menandatangani deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi sara.

Silampari Online,

MUSI RAWAS– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menyebutkan setidaknya ada tiga kecamatan diduga rawan terindikasi Money Politic dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Dugaan indikasi tersebut dikarenakan kondisi geografis daerah yang jauh dan susah dijangkau. Ketua Panwaslu Kabupaten Mura, Khoirul Anwar mengatakan pihaknya telah mengelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dengan melibatkan seluruh komponen pembangunan di Kabupaten Mura. Termasuk melakukan sosialisasi diberbagai tempat dan melakukan pemasangan serta membagikan stiker tolak politik uang di jalan raya.

Muat Lebih

“Tujuannya agar masyarakat memahami bahwa money politic itu merupakan tindakan kejahatan dan tentunya dilarang sesuai dengan aturan yang ada,”jelas Khoirul saat diwawancarai Harian Silampari, Rabu (14/2) usai acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara Pilkada 2018 Berintegritas di Sekretariat Muara Beliti.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bilmana terjadi politik uang tentu sanksi tegas bagi setiap orang baik yang memberi maupun menerima uang akan diterapkan. Dimana, pidana penjara selama 36 bulan-72 bulan kurungan atau denda minimal Rp 200 juta sampai Rp1 miliar. “Kegiatan tidak hanya sebatas deklarasi tetapi hingga turun ke Kecamatan dan perdesaan dengan melakukan pengawasan terhadap alat peraga ditempat yang tidak disediakan dan melakukan kampanye tidak sesuai jadwal,”terangnya.

Menurutnya, kedepan pihaknya akan fokus pada pencegahan. Khususnya pengawasan terhadap money politic. Sebab, dari pemantauan adanya dugaan money politic terjadi pada daerah yang jauh dan sulit dijangkau. “Untuk pemetaan setidaknya ada tiga wilayah rawan akan praktek politik uang karena akses yang jauh. Seperti Kecamatan Muara Lakitan, Megang Sakti dan kecamatan BTS Ulu Cecar. Sehingga pengawasan dilakukan lebih intensif,”ungkapnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mura, David Pulung menjelaskan, pihaknya merespon apa yang disampaikan Ketua Panwaslu Mura. Dimana pada prinsipnya itulah yang terjadi di masyarakat dan semua masyarakat adalah pelaku aktif dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres mendatang. “Kita bisa lihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita juga bisa tahu lingkungan kita dan mengukur diri sejauh mana kita paham dan mengimplementasikan deklarasi tolak dan lawan politik uang,”tutur David.

Selain itu, ada dua entri poin yang harus dipahami dan menjadi sensitif efek dari Pilgub DKI Jakarta dan Pilkada serentak di Indonesia. Mulai dari Pilgub DKI jakarta yang kuat dengan nuansa suku, agama dan ras (SARA). Sehingga, menimbulkan konflik antar sesama dan tentunya jangan sampai konflik SARA dijadikan ajang permainan karena tegas sangsi hukumnya. “Pilkada serentak ini dan Pileg serta Pilpres menjadi perhatian semua pihak hingga ke tingkat pusat. Karena semuanya menjadi perhatian dan diminta para konstestan memberikan contoh di masyarakat dan pendukung serta simpatisan yang ada. Sebab, jika ada yang terindikasi silahkan lapor ke Panwaslu dan langsung ditindaklanjuti tentunya dengan bukti yang kongkrit,”imbunya.

Komisioner KPU Mura, Dayat menegaskan belajar dari Pilgub DKI Jakarta yang terjadi di kehidupan sekarang dengan cara mengadu domba dan melakukan praktik pecah belah antar sesama maka sangsi hukum sangat tegas dan jelas. Apalagi dengan sengaja melawan hukum memberikan uang kepada masyarakat juga memiliki sangsi hukum. “Kami berharap deklarasi tolak dan lawan politik uang dalam zpilkada serentak ini menjadi tonggak pelaksanaan Pilkada yang baik dan contoh bagi masyarakat tidak hanya di Kabupaten Mura melainkan di provinsi Sumsel dan tingkat Nasional,”ungkapnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPD Partai Golkar Mura, Firdaus Cik Olah, mengakui sangat mendukung dan mengapresiasi atas kegiatan ini untuk dapat diterapkan serta bisa berlanjut di setiap Kecamatan dan sampai tingkat Desa. “Politik uang dan sara ini menodai politik dan memecah belah. Sehingga, kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Sebab, jika politik di Mura dapat berjalan dengan baik maka pembangunan juga akan bisa berlangsung secara baik,” tegasnya. (HS-02)